Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).
Hadir pula Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang memimpin rapat, serta Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong dan Dede Yusuf.
Sementara itu, dari sisi pemerintah, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Rifqi mengatakan rapat tersebut digelar secara khusus meski DPR tengah memasuki masa reses. Menurutnya, Komisi II sengaja memanggil pemerintah dan asosiasi pemerintah daerah karena ingin segera mencari solusi atas berbagai persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
“DPR RI termasuk Komisi II di dalamnya hari ini sedang dalam masa reses Bapak-Ibu sekalian, sehingga Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum ini menjadi sangat spesial dan urgent bagi kami karena pimpinan dan anggota ini sejatinya telah berada di dapil masing-masing. Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan yang penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini,” kata Rifqi saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).
Rifqi menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara APKASI dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada pekan lalu.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan APKASI saat bertemu Dasco kini dibahas secara resmi melalui forum RDP dan RDPU Komisi II.
“Minggu lalu Ketua Umum APKASI beserta jajaran pengurus APKASI telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Kanda Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad dan hasil dari pertemuan itu kira-kira kami tindak lanjuti melalui RDP dan RDPU hari ini. Karena itu kita beri apresiasi kepada APKASI yang telah menjadi inisiator pada pertemuan ini,” ujarnya.
Selain APKASI, Rifqi juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang selama ini turut melakukan berbagai advokasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
“Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain,” katanya.
Terdapat tiga isu utama yang akan dibahas, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hari ini berdasarkan surat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) nomor 185/ADM/DP-APKASI/VII/2026 tanggal 24 Juli 2026 yang memohon kepada Komisi II DPR RI untuk memfasilitasi pembahasan mengenai: satu, remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah; dua, sistematika dana bagi hasil; tiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dan karena itu surat tersebut kami tindak lanjuti dengan memohon izin dan diberikan izin untuk melaksanakan rapat hari ini,” ujar Rifqi.
Ia menambahkan, Komisi II juga ingin membahas berbagai kebijakan yang dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Selain itu, Komisi II turut menyoroti keberlanjutan anggaran daerah untuk membiayai aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Terkait dengan kebijakan apa yang bisa kita tempuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar hubungan pusat dan daerah ini semakin kuat geliat ekonomi di daerah bisa semakin baik termasuk juga yang tidak kalah penting kami terus memikirkan nasib ASN terutama PPPK di daerah,” kata Rifqi.
“Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya. Karena itu untuk kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Ketua Umum APKASI untuk memberikan paparan dan aspirasinya sebagaimana surat yang telah dilayangkan kepada Komisi II DPR RI nya,” pungkasnya.
Komentar (0)