URI Disorot, Komisi X Minta Penjelasan Pemerintah soal Landasan Hukum dan Pendanaan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai perguruan tinggi yang mencetak calon pemimpin pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian Komisi X DPR RI.

Lembaga baru yang dipimpin Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan itu dinilai perlu memiliki landasan hukum, tata kelola, dan skema pendanaan yang jelas.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa pembentukan URI hingga kini belum pernah dibahas secara formal bersama DPR.

BACA JUGA:Sudaryono: Jangan Kontradiksikan Dapur MBG dengan Perbaikan Sekolah

Oleh karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada masa sidang mendatang.

“Pembentukan Universitas Republik Indonesia merupakan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum pernah dibahas secara formal bersama kami,” ujar Hetifah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, Komisi X akan menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum, tata kelola, sumber pendanaan, hingga peta jalan pengembangan URI.

Hetifah menegaskan DPR mendukung berbagai inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Namun, kebijakan strategis seperti pendirian perguruan tinggi baru harus disusun secara akuntabel, berbasis kebutuhan, serta tidak menimbulkan tumpang tindih dengan sistem pendidikan tinggi yang sudah berjalan.

BACA JUGA:Resmi! Srikandi Merdeka Cup 2026 Digelar di Kudus, Indonesia Turunkan Dua Tim Putri U-16

Gubernur URI Donny Ermawan menjelaskan bahwa kampus tersebut dibentuk untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan di sektor pemerintahan dan BUMN.

URI akan mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan dengan Sekolah Unggulan Garuda serta memperkuat peran Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pemerintah menargetkan pembangunan 10 kampus URI, dengan kampus utama direncanakan berdiri di Bogor di atas lahan bekas perkebunan PTPN.

Seluruh pembiayaan operasional URI akan bersumber dari APBN, sementara aktivitas awal dijalankan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Konsep URI mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan di sejumlah negara, seperti Prancis, dengan tujuan mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi teknis, integritas, dan wawasan kebangsaan yang kuat.