Eks Wakapolri Oegroseno Hadiri Klarifikasi Kasus Lahan Sepolwan, Kenakan Seragam Purnawirawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno  memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, dan Lembang, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Oegroseno tiba di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri pada Kamis (30/7/2026) pagi sekitar pukul 10.03 WIB.

Ia mengenakan kemeja purnawirawan Polri cokelat muda berlengan pendek yang dihiasi sejumlah pin tanda jasa di dada kirinya dengan celana panjang dan topipurnawirawan berlis kuning.

Dia juga membawa tas bermotif loreng yang diselempangkan pada bahu kirinya.

Baca juga: Mengapa Nama Oegroseno Muncul dalam Dugaan Korupsi Lahan Sepolwan? Ini Duduk Perkaranya

Saat memasuki Gedung Awaloedin Djamin, Oegroseno didampingi sejumlah orang, beberapa di antaranya emak-emak yang menggunakan kerudung bermotif bunga dengan warna merah jambu.

Kepada awak media, Oegroseno mengaku belum mengetahui dugaan perkara yang menjadi dasar undangan klarifikasi terhadap dirinya.

Namun, ia memastikan memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik.

“Saya enggak tahu masalah apa yang diduga. Karena ada undangan klarifikasi, kan undangan kita harus pasti hadir. Iya kan?” kata dia di Bareskrim Polri, Kamis.

Baca juga: Oegroseno Minta Jadwal Ulang Klarifikasi Dugaan Korupsi Lahan Sepolwan, Kalau Dipanggil, Saya Siap!

Berdasarkan surat undangan yang diterimanya, klarifikasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam proses hibah lahan Sepolwan serta pengadaan lahan pengganti untuk Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2011.

Oegroseno mempertanyakan dasar penyelidikan tersebut.

Sebab, jika perkara menyangkut dugaan pelanggaran di internal Polri, semestinya diawali dengan pemeriksaan oleh Irwasum Polri.

“Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum). Iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, Laporan Informasi,” ucap dia.

Ia juga mengatakan tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan tersebut.

Bahkan, Polri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2011.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

“Lah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Lah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hoegeng bisa dicarikan LI gimana? Gitu aja sih. Ya saya karena diundang, ya saya jelaskan saja,” ujar dia.