Lahan Sekolah Rakyat Muna Barat Capai 10 Hektare, Mampu Tampung 2 Ribu Siswa

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari semula 6 hektare menjadi 10 hektare. 

Penambahan luas lahan dilakukan menyusul peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari 1.000 menjadi 2.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Dengan adanya perluasan lahan ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muna Barat tersebut akan diproses agar dapat mengikuti tender pada Oktober 2026.

BACA JUGA:Rangkul Tokoh Lokal dan Kepala Daerah, Kementrans Pastikan Ekspedisi Patriot Diterima di Papua

"Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender,” katanya saat menerima audiensi Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kemensos, Jakarta Puasa, Rabu, 29 Juli 2026.

Agus Jabo mengatakan Kemensos sebelumnya telah mengusulkan 110 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Seiring adanya penambahan target pembangunan dari Presiden, usulan yang masuk belakangan, termasuk dari Kabupaten Muna Barat, akan disusulkan setelah seluruh proses administrasi selesai.

Ia menjelaskan, apabila proses tender pada Oktober, tahun ini pembangunan ditargetkan berlangsung.

BACA JUGA:Kemenag Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas pada 1 Agustus, Terbuka untuk Umum

“Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali,” jelas Agus Jabo.

Menurutnya, peningkatan daya tampung Sekolah Rakyat menjadi 2.000 siswa membuat kebutuhan lahan dan bangunan ikut bertambah.

Karena itu, perluasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dinilai telah menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekolah berasrama berskala besar tersebut.

Untuk mempercepat proses, Agus Jabo meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat.

Selanjutnya, Sekber akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi lapangan.

BACA JUGA:Kembalikan Arah Perekonomian ke Pasal 33 UUD 1945, Koperasi Didorong Jadi Agen Utama Pembangunan