PADA semester kedua tahun 2026, sejumlah pengamat memprediksi akan terjadi cross fire politik.
Istilah ini pertama kali dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung yang menggambarkan titik temu eksplosif antara dua kutub ketidakpuasan yang berlangsung serentak: frustrasi elite kekuasaan dan tekanan ekonomi rumah tangga.
Di lapisan atas, ketegangan internal lingkaran kekuasaan mengeras (termasuk friksi dengan sisa-sisa kekuatan rezim lama) yang diperuncing oleh kontroversi Perpol No. 10/2025 tentang penempatan Polri aktif di jabatan sipil.
Di lapisan bawah, fenomena “piring kosong emak-emak” menjadi metafora beban riil rakyat: harga pangan yang melonjak, upah stagnan, dan pengangguran meluas.
Dua arus ketidakpuasan ini, bila bertemu, dapat meledak menjadi benturan politik organik sebagaimana demonstrasi besar Agustus 2025.
Prediksi itu kini menemukan pijakan empirisnya. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis 26 Juli 2026, mencatat kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo Subianto anjlok dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, turun 30,1 poin hanya dalam sembilan bulan (Kompas.com, 26/7/2026).
Ketidakpuasan melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen. Penurunan ini berkorelasi kuat dengan persepsi publik atas tiga sektor.
Baca juga: Akhir Bulan Madu Politik
Hanya 15,7 persen menilai ekonomi baik, sementara 49,4 persen menilai buruk; kondisi politik dinilai baik hanya oleh 13,5 persen; dan penegakan hukum dinilai negatif oleh 37,6 persen responden (Kompas.id, 27/7/2026).
Tentu saja, hasil survei ini perlu menjadi peringatan dini bagi pemerintahan Prabowo untuk mengambil langkah-langkah yang perlu.
Pengamat bahkan menggunakan diksi radical break, pemutusan tegas dari warisan politik transaksional, agar kepercayaan publik kembali pulih.
Membaca Angka, Menimbang BiasMenariknya, hasil SMRC berbeda cukup mencolok dari lembaga lain. Indikator Politik Indonesia pada rilis Februari 2026, masih mencatat kepuasan 79,9 persen setelah 17 bulan Prabowo memerintah, ditopang persepsi keseriusan pemberantasan korupsi (17,5 persen) dan program bantuan sosial (Indikator Politik, 8/2/2026).
Litbang Kompas pada survei 100 hari pemerintahan mencatat 80,9 persen, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir (Kompas.id, 20/1/2025).
Diskrepansi ini wajar bila memperhitungkan jeda waktu pengambilan data: survei-survei tinggi itu dilakukan sebelum rentetan turbulensi paruh pertama 2026, sementara SMRC memotret situasi Juli. Namun, jarak angka yang lebar tetap mengundang pertanyaan publik.
Kecurigaan bias juga tak bisa diabaikan begitu saja. Empat bulan sebelum survei ini dilakukan, tepatnya 31 Maret 2026, pendiri SMRC Saiful Mujani melontarkan pernyataan keras dalam forum “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu: “Bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo” (Tempo.co, 7/4/2026).
Pernyataan yang berbuntut empat laporan polisi itu membuat sebagian pihak mencurigai hasil survei SMRC sebagai perpanjangan sikap politik pendirinya.
Komentar (0)