jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada menyoroti adanya hambatan komunikasi atau disconnect antara kebijakan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran menteri serta bawahannya.
Menurut dia, hal itu memicu munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat, khususnya terkait narasi digital.
BACA JUGA: Prabowo Terus Bangun Koperasi Desa Merah Putih untuk Kuatkan Ekonomi Lokal
Nasrullah membandingkan pola pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam meredam gejolak informasi dibanding tokoh lain.
"Prabowo lebih cenderung untuk memanggil para jurnalis, pengamat, lalu diskusi langsung berjam-jam. Begitu muncul masalah, beliau memanggil tokoh-tokoh atau ormas Islam untuk dialog langsung," ujar Nasrullah dalam diskusi bertajuk Politik Persepsi dan Perang Narasi dalam Demokrasi Digital Indonesia yang digelar Majelis Sabtu, Sabtu (9/5).
BACA JUGA: Presiden Prabowo Persilakan Pihak yang Ingin Kabur Pergi ke Yaman
Menurutnya, pola dialog langsung tersebut sangat efektif untuk meminimalisir potensi negatif yang dihasilkan oleh algoritma media sosial yang sering kali memperkeruh narasi di ruang publik.
Namun, Nasrullah menyayangkan langkah responsif Presiden ini sering kali tidak diikuti dengan ritme yang sama oleh para pembantunya.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Minta Pejabat dan Intelektual Tidak Patriotik Mundur
"Ketika Presiden memanggil beberapa tokoh, ternyata tidak diikuti juga oleh para menteri dan sebagainya. Inilah ada keterputusan komunikasi antara apa yang diinginkan oleh Presiden dengan masyarakat," tegasnya.
Dia menekankan bahwa sinkronisasi komunikasi di level pemerintahan sangat krusial dalam demokrasi digital saat ini.
Menurut dia, tanpa adanya kesatuan narasi dari tingkat atas hingga kementerian, kebijakan pemerintah akan sulit diterima dengan baik oleh masyarakat dan rentan menjadi sasaran negatif dalam perang narasi.
Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah akademisi dan pengamat komunikasi yang sepakat bahwa pengelolaan persepsi politik di era digital memerlukan keterbukaan dan kecepatan dalam berdialog secara langsung dengan para pemangku kepentingan.
Diskusi menghadirkan Cendekiawan dan Tenaga Ahli Utama KSP M Alfan Alfian, Direktur Progres Indonesi Taufik Amrullah, dan Ade Reza Haryadi (akademisi). (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
Komentar (0)