JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Falakiyah menyatakan penetapan awal Syawal 1447 Hijriah menunggu hasil sidang isbat yang digelar Pemerintah Republik Indonesia.
Sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idul Fitri 2026 tersebut berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).
Baca juga: Tim Kemenag Sebut Idul Fitri 2026 Diperkirakan 21 Maret, Hilal Belum Penuhi Kriteria
Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU, Marufin Sudibyo menegaskan bahwa PBNU akan menyampaikan ikhbar, tetapi secara etis tidak akan mendahului keputusan pemerintah.
“PBNU akan menyampaikan ikhbar, namun secara etis tetap menunggu hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Marufin.
Apabila terdapat laporan hilal terlihat, maka PBNU akan menunggu argumentasi pemerintah dalam sidang isbat sebelum menyampaikan ikhbar.
"Sebaliknya, apabila hilal tidak terlihat, maka tidak akan didorong untuk istikmal Ramadan. Dengan demikian, 1 Syawal diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, yang dimulai sejak malam Sabtu," jelasnya.
Baca juga: Tim Kemenag: Perbedaan Ketinggian Hilal Berpotensi Picu Perbedaan Idul Fitri di Dunia
Lanjutnya, NU berpandangan yang jelas terkait penetapan hilal awal Syawal, termasuk mekanisme menerima atau menolak laporan rukyat yang telah dijabarkan secara rinci.
Poin yang paling krusial adalah Nahdlatul Ulama mengharapkan pemerintah, khususnya Menteri Agama Republik Indonesia, untuk tetap konsisten menggunakan kriteria MABIMS.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
