JAKARTA, DISWAY.ID-- Data pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus tidak sinkron antara TNI dan Polri. Tentu, hal ini memancing reaksi dari Wakil Menteri HAM, Mugiyanto.
Oleh karena itu, Wamen HAM Mugiyanto memberikan peringatan terhadap TNI dan Polri agar segera membenahi dan mencocokan data pelaku.
BACA JUGA:Bacaan Doa Hari Terakhir Ramadhan Tulisan Arab, Latin, dan Artinya, Memohon Dipertemukan Kembali di Bulan Suci
BACA JUGA:Contraflow 3 Lajur Tol Japek Diperluas, JTT Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026
Menurut Mugiyanto, koordinasi yang solid dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam menjaga integritas sebuah perkara.
Ia menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh dibiarkan penuh dengan spekulasi akibat pernyataan yang saling tumpang tindih dari kedua institusi tersebut.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat," ujar Mugiyanto saat dihubungi oleh Disway, Kamis 19 Maret 2026.
"Jangan sampai menimbulkan kebingungan di ruang publik serta merusak kepercayaan terhadap proses hukum itu sendiri," sambungnya.
BACA JUGA:Ketua DPD Minta Serangan ke Negara Timteng Dihentikan: Semua Wajib Menahan Diri
BACA JUGA:Wamen ESDM Minta Warga Tak 'Panic Buying', Jamin Stok Melimpah 28 Hari
Di sisi lain, dukungan juga diberikan kepada Komisi III DPR-RI yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal kasus Andrie Yunus.
KemenHAM berharap kehadiran Panja bisa membuat kasus ini benar-benar benderang tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.
"Keberhasilan kasus ini tidak cuma diukur dari hukuman untuk pelaku, tapi dari pembuktian bahwa negara sanggup mencegah kejadian serupa terulang kembali," pungkas Mugiyanto.
