Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memacu pergerakan ekonomi di daerah dengan dana triliunan rupiah yang beredar lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagian besar anggaran BGN langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan SPPG di seluruh Indonesia.
"Uang BGN 93 persen itu langsung disalurkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui virtual account ke seluruh SPPG di Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi, dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 19 Maret 2026.
Dadan menyebutkan setiap SPPG, rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berputar di wilayah masing-masing. Sebagai contoh di Jawa Barat yang telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp5 triliun setiap bulan.
"Jadi, satu SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah," ucap dia.
Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto- Dok. Antara
Menurut dia, program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, karena kebutuhan pangan dalam program ini dapat dipenuhi dari produksi daerah sekitar. Sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.
Dadan juga menyoroti pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah. Banyak kepala daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.
"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi sirkuler di satu daerah yang sekarang sudah mulai disadari oleh semua pihak, betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," ucap Dadan.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.
Dengan pendekatan tersebut program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
