Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Pengiriman tersebut rencananya berada di bawah naungan Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump.
Jusuf Kalla menekankan bahwa pengiriman pasukan perdamaian harus memiliki payung hukum yang jelas. Selama ini misi perdamaian Indonesia selalu berada di bawah ketetapan PBB.
"Kalau kirim pasukan perdamaian selalu ada payungnya, aturannya," ujar Jusuf Kalla di Jakarta pada Rabu (18/3/2026).
Ia mempertanyakan apakah misi di bawah BoP bisa memiliki aturan yang sama dengan PBB.
Pengiriman pasukan ke area konflik memiliki konsekuensi hukum dan keamanan yang sangat besar. Jusuf Kalla menilai misi tersebut akan jauh lebih baik jika tetap berada di bawah bendera PBB.
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering mengirimkan pasukan perdamaian dunia. Seluruh misi tersebut dilakukan atas nama PBB dengan ciri khas baret biru.
Biaya pengiriman pasukan dalam jumlah besar selama ini ditanggung sepenuhnya oleh anggaran PBB. Jusuf Kalla mengkhawatirkan beban biaya jika misi dilakukan di luar koordinasi organisasi dunia tersebut.
"Bukan seperti ini, ini tidak jelas urusannya. Dan juga biayanya itu besar," tegas Jusuf Kalla mengenai rencana misi BoP. Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap risiko keamanan prajurit.
Pemerintah Indonesia sebelumnya merencanakan pengiriman 8.000 personel TNI untuk misi di Gaza. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa rencana pengiriman tersebut saat ini ditunda.
Baca Juga: Indonesia Perlu Menarik Diri dari Board of Peace (BoP), Akademisi Unhas Jabarkan Alasannya
Badan Komunikasi Pemerintah mengonfirmasi penundaan misi pasukan BoP pada Senin (16/3/2026). Keputusan ini diambil untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait situasi di Palestina.
Kritik dari tokoh bangsa seperti Jusuf Kalla menjadi catatan penting bagi diplomasi militer Indonesia. Kejelasan mandat internasional menjadi syarat mutlak sebelum prajurit diterjunkan ke zona merah.
