Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyatakan bahwa wacana pemotongan gaji anggota DPR dan menteri hanya menghemat 0,02 persen APBN. Pernyataan ini menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengungkit kebijakan efisiensi gaji pejabat di negara lain seperti Pakistan.
Irma mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam menyelamatkan kondisi fiskal negara di tengah krisis global. Secara politik, gagasan ini dinilai menarik sebagai bentuk empati elite, namun secara angka dianggap tidak memberikan dampak signifikan.
"Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN? Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya hanya 0,02 persen," ujar Irma pada Selasa (17/3/2026).
Ia memaparkan bahwa total pengeluaran gaji untuk menteri dan wakil menteri saat ini berkisar Rp104 miliar per tahun.
Jika pemerintah melakukan pemotongan gaji pejabat kabinet sebesar 10 persen, penghematan yang diperoleh hanya sekitar Rp10 miliar per tahun. Bahkan jika dipotong hingga 50 persen, angka penghematannya tetap terasa kecil yakni sekitar Rp52 miliar.
Irma menyebut bahwa tambahan potongan dari gaji anggota DPR pun tetap tidak memberikan pengaruh besar terhadap anggaran negara. Pemotongan setengah gaji DPR hanya akan menghemat sekitar Rp800 miliar dari total anggaran penghasilan Rp1,6 triliun.
Penggabungan pemotongan gaji menteri, wakil menteri, dan DPR diprediksi hanya menghasilkan penghematan maksimal sebesar Rp850 miliar. Angka tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan dengan total APBN Indonesia yang berada di kisaran Rp3.842 triliun.
"Penghematan Rp850 miliar hanya setara dengan sekitar 0,02 persen dari total APBN," tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
Dengan kata lain, kebijakan ini hampir tidak akan mengubah kondisi defisit anggaran maupun tekanan fiskal akibat gejolak global.
Baca Juga: Gaji Menteri Bisa Dipotong Imbas Gejolak Timur Tengah, Menkeu Purbaya: Ga Masalah!
Oleh karena itu, Irma berkesimpulan bahwa pemotongan gaji elite politik tidak efektif dalam membuat struktur APBN menjadi lebih sehat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai efisiensinya terlalu kecil untuk menekan defisit anggaran secara berarti.
Ketimbang memotong gaji, Irma menyarankan agar efisiensi diambil dari proyek-proyek besar yang tidak bersifat mendesak atau urgent. Langkah tersebut dinilai memiliki nilai perolehan efisiensi yang jauh lebih besar bagi keuangan negara.
Presiden Prabowo sebelumnya memberikan arahan agar jajaran kabinet melakukan penghematan gaji untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi situasi kritis dunia yang dampaknya disamakan dengan wabah Covid-19.
