PENETAPAN empat anggota TNI dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus tidak boleh ditelan bulat-bulat sebagai akhir dari pencarian keadilan.
Langkah cepat institusi militer dalam mengumumkan pelaku lapangan justru harus dibaca secara skeptis.
Sejarah penegakan hukum kita terlalu sering dihiasi oleh teater hukum rapi di mana prajurit rendahan dikorbankan demi menyelamatkan reputasi serta integritas para pemegang tongkat komando.
Tanpa adanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen, seluruh proses hukum ini hanyalah monolog kekuasaan yang tidak memiliki kredibilitas moral di depan publik.
Negara sedang menghadapi beban pembuktian sangat berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa serangan ini benar-benar sekadar inisiatif personal para pelaku.
Logika intelijen bekerja berdasarkan presisi informasi serta hierarki ketat membuat narasi oknum bergerak sendiri terasa seperti skrip drama sangat buruk serta dipaksakan.
Baca juga: YLBHI Duga Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Operasi Besar Sistematis dan Terorganisasi
Unit elite selevel BAIS tidak dirancang menoleransi improvisasi liar personelnya dalam operasi yang memiliki risiko politik nasional sedemikian besar terhadap aktivis kemanusiaan.
Pembentukan TGPF independen menjadi satu-satunya cara memverifikasi apakah penetapan tersangka ini merupakan awal pengungkapan penuh atau justru sekadar teknik pembatasan krisis untuk menenangkan kemarahan publik sesaat.
Kehadiran pihak ketiga di luar struktur internal keamanan diperlukan guna memecah tembok kerahasiaan institusional yang selama ini menjadi bunker bagi impunitas.
Penyidik reguler maupun audit internal militer memiliki keterbatasan psikologis serta struktural. Mereka harus berhadapan dengan kepentingan korps dominan.
TGPF independen akan berfungsi sebagai auditor eksternal yang mampu menembus lapisan informasi gelap untuk mencari tahu siapa sebenarnya aktor intelektual di balik teror air keras tersebut.
Penolakan terhadap keterlibatan tim independen hanya akan mempertegas kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan secara rapat di balik seragam serta lencana intelijen strategis.
Krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum tidak akan bisa sembuh melalui vonis pelaku lapangan diproses dalam peradilan militer tertutup.
Publik memerlukan jaminan bahwa negara tidak sedang melakukan manajemen skandal melalui pengorbanan sejumlah pion di papan catur kekuasaan.
TGPF independen harus diberi mandat luas memeriksa garis komando, termasuk melakukan audit terhadap kultur internal yang membiarkan kekerasan terhadap warga sipil dianggap sebagai tindakan patriotik.
