jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut tindak kekerasan, terlebih menggunakan air keras terhadap aktivis sipil, menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM).
Hal demikian dikatakan Sukamta menyikapi kabar Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat prajurit yang diduga terlibat kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.
BACA JUGA: Tampang Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Anggota BAIS TNI
"Peristiwa ini bukan hanya tindak kriminal biasa, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi," kata Sukamta melalui layanan pesan, Rabu (18/3).
Legislator fraksi PKS itu mengatakan tindak kekerasan tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi dan harus ditindak.
BACA JUGA: Puspom TNI Tahan 4 Prajurit Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Aktivis KontraS
"Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik kekerasan seperti ini," ujar Wakil Ketua fraksi PKS Bidang Polhukam itu.
Sukamta mendorong proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
BACA JUGA: Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai Lettu
Peraih gelar doktor dari University of Salford, Inggris Raya itu meminta pengusutan kasus penyiraman tidak ditutup-tutupi.
Sukamta berharap seluruh pelaku, baik eksekutor maupun aktor intelektual, diungkap secara terang benderang.
“Kami di Komisi I DPR RI akan mengawal kasus ini secara serius. Penegakan hukum harus menyentuh hingga ke akar. Termasuk, jika ada pihak yang memerintahkan atau merancang aksi tersebut,” ujarnya.
Sukamta menyikapi keterlibatan prajurit TNI di kasus penyiraman menekankan pentingnya evaluasi internal di instansi militer guna memastikan profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik.
"TNI adalah institusi yang sangat dihormati rakyat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran oleh oknum harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan," kata dia.
Selain itu, Sukamta mengingatkan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM merupakan bagian dari komitmen konstitusional negara.
“Aktivis HAM adalah pilar penting dalam menjaga demokrasi. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, bukan justru menjadi sumber ancaman," kata dia.
Sebelumnya, Puspom TNI mengungkap empat terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Hal demikian seperti disampaikan Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto saat menjawab pertanyaan awak media di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).
"Kami ingin sampaikan empat terduga pelaku ini semua dari satuan Denma BAIS TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana," kata Yusri, Rabu.
Adapun, Puspom TNI sebelumnya menerima penyerahan empa prajurit dari Denma BAIS TNI yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras.
Menurut Yusri, inisial empat terduga pelaku penyiraman ialah NDP, SL, BHW, dan ES dan berasal dari TNI AL dan AU.
"Jadi, di Denma itu ada berbagai macam matra. Jadi, saya sampaikan matranya dari AL dan AU," katanya.
Yusri melanjutkan empat terduga pelaku saat ini masih ditahan dan diperiksa mendalam oleh Puspom TNI menyikapi kasus penyiraman.
"Kami masih mendalami apa motifnya," ujar jenderal bintang dua itu. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
