Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, selama ini media massa dan pemerintah terkesan berjarak jauh.
KemenHAM, kata Pigai, hadir untuk menghapus kesan itu.
"Kami bukan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menangani urusan pers, kami adalah kementerian yang lain."
"Ini menunjukkan pemerintah mau menyatakan hatinya itu ada di pers," tutur Pigai saat acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban HAM di Indonesia, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Media dan pemerintah, lanjut Pigai, adalah simbiose interdependens, saling menjaga independensi, tapi saling berkolaborasi.
"Itu pesan yang mau kami sampaikan, dan diharapkan ke depan ada kementerian dan lain-lain, provinsi, kabupaten, kota, yang mau melibatkan media untuk saling curah pendapat dalam rangka membangun peradaban," harapnya.
Peradaban yang dimaksud Pigai berada dalam konteks yang luas.
Dari pihak KemenHAM adalah membangun peradaban HAM, pembangunan HAM, dan pembangunan politik HAM di Indonesia secara keseluruhan.
"Itu kalau tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, itu susah."
"Karena itu, bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang melakukan tindakan-tindakan pencegahan."
"Media juga harus hadir untuk menyampaikan kampanye tentang kebijakan pembangunan hak asasi manusia dan ekonomi sosial kita. Itu kebutuhannya," papar mantan anggota Komnas HAM tersebut.
Pigai juga mengaku sudah mendengar sedikit keresahan dari para pimpinan media massa, tentang iklim bisnis media massa saat ini yang mengalami disrupsi digital yang masif.
"Saya kira itu akan menjadi salah satu masukan bagi saya."
"Untuk kementerian HAM kita akan rumuskan, kita akan mengundang Dewan Pers yang tadi kan, sekarang hak asasi Dewan Media saja sudah mulai terganggu."
"Nanti kita akan bicarakan dengan mengundang Dewan Pers, ada apa sih sebenarnya?"
"Apa masalah yang sekarang Indonesia sedang hadapi?"
"Mengapa media-media mainstream seperti ini kok bisa kalah dari media sosial?
"Apakah ada treatment khusus yang dikasih, khususnya ke media sosial, sehingga media-media yang konvensional itu mati? Nyaris ada yang susah berkembang. Itu kita mau bedah. Kementerian HAM mau bedah."
Baca Juga: Tak Boleh Kalah oleh Algoritma, Menkomdigi: Jurnalistik Harus Humanis, AI Hanya Alat Bantu
"Kalau itu ada, nanti di dalam regulasi, di Undang-undang HAM akan dihasilkan oleh kami, oleh DPR dalam tahun ini."
"Dan nanti peraturan pemerintah dan Permen kita bisa hadirkan, untuk menjaga supaya Dewan Pers tetap terjaga, terutama yang konvensional tetap dijaga. Tidak tergerus oleh ancaman penetrasi media sosial," bebernya. (*)
