Di tengah memanasnya tensi geopolitik global, kinerja pasar keuangan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan ketidakpastian domestik telah memicu aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik.
Hingga saat ini, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Israel dan Iran masih terus berlangsung. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Paramiliter Basij Iran Gholamreza Soleimani tewas akibat serangan udara AS-Israel, pada Selasa (17/3/2026).
Ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan ketidakpastian domestik telah memicu aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik.
Sementara, Garda Revolusi Iran (IRGC) masih memblokade akses Selat Hormuz sejak serangan udara gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026. Berdasarkan informasi terakhir, pemerintah Iran baru mengizinkan beberapa negara melewati selat tersebut, kecuali AS dan sekutunya.
Akibatnya, harga minyak mentah dunia bertengger di posisi tinggi. Sejak perang di Timur Tengah pecah, harga minyak mentah Brent per Rabu (18/3/2026) siang, terpantau melonjak 40,37 persen ke level 102,17 dolar AS per barel. Bahkan, minyak mentah Brent sempat menyentuh 116 dolar AS per barel pada 9 Maret 2026.
Penurunan harga minyak mentah dunia dalam sepekan terakhir dari posisi tertingginya pada pekan II-Maret memberikan sedikit kelegaan di pasar keuangan global. Sejumlah indeks saham kawasan Asia, Eropa, serta AS mencatatkan tren kenaikan.
Namun, jika situasi di Timur Tengah tak kunjung membaik, pasar mengkhawatirkan kenaikan inflasi. Kini, perhatian para pelaku pasar pun tertuju kepada penetapan arah suku bunga kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) pada 17-18 Maret 2026.
Perhatian para pelaku pasar pun tertuju kepada penetapan arah suku bunga kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) pada 17-18 Maret 2026.
Berdasarkan data konsensus pasar, The Fed diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5-3,75 persen. Bahkan, perkiraan pemotongan suku bunga acuan itu diperkirakan hanya akan terjadi sebanyak satu kali sebesar 25 basis poin pada akhir 2026.
“Ada kemungkinan besar kebijakan moneter akan bergeser lebih agresif, bahkan mungkin hingga tidak ada pemotongan suku bunga sama sekali, jika komite menilai guncangan harga minyak akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi,” kata analis IG Australia, Tony Sycamore, dikutip dari Reuters.
Dinamika global itu pun mengungkap kerentanan pasar keuangan Indonesia. Bukan hanya ketidakpastian global, masalah struktural domestik turut memicu volatilitas pasar seiring dengan hengkangnya aliran modal portofolio investor asing.
Persoalan struktural domestik ini diartikulasikan sejumlah lembaga internasional. Dimulai dari penilaian negatif oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada akhir Januari 2026. MSI menilai adanya risiko manipulasi perdagangan saham di pasar dalam negeri. Selanjutnya Moody’s Ratings dan Fitch Ratings memberikan catatan lebih luas pada sejumlah variabel perekonomian nasional.
Meletusnya konflik di Timur Tengah baru-baru ini, ditambah dengan serangkaian revisi prospek oleh lembaga pemeringkat, telah mengekspos kerentanan domestik dan mempengaruhi pergerakan modal dalam beberapa pekan terakhir.
Meski peringkat kredit jangka panjang Indonesia tetap dipertahankan, kedua lembaga itu merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Perubahan tersebut mempertimbangkan adanya ketidakpastian dan kredibilitas kebijakan, serta risiko tekanan fiskal Indonesia.
“Meletusnya konflik di Timur Tengah baru-baru ini, ditambah dengan serangkaian revisi prospek oleh lembaga pemeringkat, telah mengekspos kerentanan domestik dan mempengaruhi pergerakan modal dalam beberapa pekan terakhir,” ujar ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky.
Secara keseluruhan, 0,75 miliar dolar AS atau Rp 12,5 triliun arus modal asing tercatat keluar dari pasar keuangan Indonesia. Ini terjadi sejak meletusnya perang di Timur Tengah hingga periode 12 Maret 2026.
Sejalan dengan itu, imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 1 tahun meningkat cukup signifikan sebesar 83 bps, dari 4,82 persen pada 18 Februari menjadi 5,65 persen pada 13 Maret 2026. Bahkan, imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat 36 bps menjadi 6,75 persen.
Menurut Riefky, kenaikan imbal hasil tersebut mencerminkan kenaikan premi risiko pada seluruh tenor. Artinya, pasar tengah memperhitungkan ketidakpastian yang meningkat terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Tidak berhenti di situ, mencuatnya tiga skenario defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam rentang 3,18-4,06 persen telah mengirimkan sinyal negatif kepada pasar. Dalam hal ini, pemerintah terkesan menjauh dari prinsip kehati-hatian fiskal.
Skenario tersebut memungkinkan pemerintah untuk memperlebar ambang batas defisit 3 persen melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa skenario akan terjadi jika Indonesia benar-benar menghadapi krisis besar seperti saat pandemi Covid-19 (Kompas.id, 16/3/2026).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Telisa Falianty, berpendapat, pelebaran defisit APBN 2026 akan mengganggu disiplin fiskal. Apalagi, aspek pengelolaan fiskal menjadi salah satu aspek yang disorot oleh lembaga pemeringkat internasional.
“Kalau rating kita di-downgrade (diturunkan), dalam kondisi sekarang yang sangat rentan ini, akan terjadi capital outflow dan rupiah kita melemah,” katanya.
Suku bunga SBN yang terlalu tinggi akan membuat tarik-menarik (crowding out) di pasar. Akibatnya, likuiditas menjadi terbatas dan sektor swasta pun kesulitan dalam menghimpun dana.
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) per 17 Maret 2026, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 16.982 per dolar AS. Secara tahun kalender berjalan, kurs rupiah telah terdepresiasi 1,53 persen.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai, pelebaran defisit fiskal juga akan mendorong pasar untuk menuntut tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.
“Suku bunga SBN yang terlalu tinggi akan membuat tarik-menarik (crowding out) di pasar. Akibatnya, likuiditas menjadi terbatas dan sektor swasta pun kesulitan dalam menghimpun dana,” ujarnya.
Ujungnya, laju pertumbuhan ekonomi pun berisiko terhambat. Oleh karena itu, peran otoritas moneter semakin krusial sebagai penyeimbang di tengah kebijakan fiskal yang terus diarahkan ekspansif.
Menurut Tauhid, arah suku bunga kebijakan idealnya tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas nilai tukar sembari mendorong pertumbuhan. Dukungan terhadap ekonomi ini, antara lain dapat dilakukan dengan memberikan insentif melalui pelonggaran giro wajib minimum.
