Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan dan pemerataan akses listrik.
Hal itu mulai dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hingga Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) program bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam konferensi pers, Qodari menyampaikan penguatan sektor energi menjadi bagian penting dari visi nasional.
Presiden Prabowo Subianto disebut menempatkan ketahanan energi sebagai fondasi utama kemandirian bangsa.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan sebuah bangsa bertumpu pada 5 hal utama: kedaulatan energi, kedaulatan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pertumbuhan ekonomi sampai ke desa-desa, dan penegakan hukum,” tuturnya dalam konferensi pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kesiapan Infrastruktur, dan Stabilitas Harga Pangan Menjelang Nyepi & Idulfitri 2026, Rabu (18/3/2026).
Salah satu langkah konkret yang dipaparkan adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemanfaatan PLTS telah mencapai 1,49 Gigawatt (GW), yang telah memberikan akses listrik ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) pada 3 Februari 2026, pemanfaatan PLTS sesuai dengan data capaian kinerja tahun 2025 mencapai 1,49 Gigawatt (GW),” ungkapnya.
Pemerintah juga menargetkan pengembangan PLTS hingga 100 GW dalam jangka panjang, baik yang terhubung dengan jaringan PLN maupun PLTS non-PLN sistem mandiri (off-grid) untuk menjangkau daerah terpencil.
“Dalam rencana besar pengembangan PLTS 100 GW, program ini dibagi menjadi dua kategori,” ujarnya.
Muhammad Qodari turut menyoroti dampak nyata program ini di wilayah terpencil.
Implementasi nyata terlihat di daerah terpencil seperti Pulau Sakala dan Pulau Karamaian di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Sebelumnya, masyarakat di wilayah ini bergantung pada listrik berbasis diesel dengan waktu operasional terbatas.
Kini, mereka menikmati listrik dari PLTS yang lebih stabil dan ramah lingkungan.
“Listrik di dua desa ini sebelumnya bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel."
"Waktu menyala ketika itu terbatas, apalagi kalau pasokan bahan bakar minyak (BBM) solar terganggu,” bebernya.
Pemerintah juga menjalankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memastikan akses listrik yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah menjalankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai bagian dari program afirmatif di sektor energi untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka dari kegelapan,” jelasnya.
Hingga 11 Maret 2026, program ini telah melampaui target sebanyak 220.857 rumah tangga telah menikmati listrik.
Program ini dinilai tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi, mendukung pembelajaran anak di malam hari, serta meningkatkan kualitas hidup.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman Jelang Lebaran 2026, dari BBM hingga Listrik Siap Siaga
“Program BPBL memberikan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu sesuai prinsip 5K (kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan),” tambahnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, KSP optimistis ketahanan energi nasional dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. (*)
