jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eric Hermawan menilai realisasi APBN 2025 yang menunjukkan pelebaran defisit menjadi sinyal kuat adanya tekanan struktural dalam pengelolaan fiskal nasional.
Dia menyoroti realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp 3.005,1 triliun, di tengah belanja negara yang tetap tinggi sebesar Rp 3.451,4 triliun.
BACA JUGA: Tanggapi Usulan KPU Sebagai Cabang Kekuasaan Keempat, Eric Hermawan DPR: Perlu Kajian Komprehensif
Kondisi ini mendorong defisit melebar menjadi Rp 695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB, mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
Eric Hermawan, politikus Golkar dari dapil Jatim XI menjelaskan shortfall pendapatan, khususnya dari sektor perpajakan, menjadi faktor dominan ketidakseimbangan fiskal.
BACA JUGA: Puluhan Dosen Deklarasi Stabilitas Politik Damai, Eric Hermawan: Demi Kebangkitan Ekonomi Usaha
Realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp 2.217,9 triliun atau 89,0 persen dari target dengan kekurangan sekitar Rp 273 triliun.
Menurutnya, pelemahan ini menggerus fungsi pajak sebagai tulang punggung pembiayaan negara dan memperbesar ketergantungan pada utang.
BACA JUGA: Harga BBM Tertekan Konflik Timur Tengah, Dilema Antara Inflasi atau Beban FiskalÂ
Sementara itu, meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 104 persen dari target atau Rp 534,1 triliun, surplus tersebut relatif kecil dan tidak mampu menutup kesenjangan besar pada sektor pajak.
Di sisi belanja, Eric menyoroti adanya distorsi alokasi yang mengindikasikan lemahnya disiplin fiskal.
Belanja Kementerian/Lembaga tercatat melonjak hingga Rp 1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, sedangkan belanja non-K/L yang mencakup subsidi dan perlindungan sosial hanya terealisasi 71,5% atau Rp 1.102,0 triliun.
Ketidakseimbangan ini, menurutnya, tidak hanya mencerminkan masalah pengendalian anggaran, tetapi juga berpotensi menurunkan efektivitas belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Lebih lanjut, Eric mengingatkan bahwa memburuknya keseimbangan primer dari target Rp 63,3 triliun menjadi defisit Rp 180,7 triliun merupakan indikator serius meningkatnya tekanan fiskal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja produktif, tetapi juga untuk menutup kewajiban fiskal yang ada.
Di sisi lain, pembiayaan anggaran juga meningkat signifikan hingga Rp 744,0 triliun atau 120,8 persen dari target, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko utang dan biaya pembiayaan di masa depan.
Untuk itu, Eric menekankan urgensi konsolidasi fiskal yang kredibel pada tahun 2026.
Dia mencermati bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.153,6 triliun, dengan fokus peningkatan penerimaan perpajakan menjadi Rp 2.693,7 triliun serta menekan defisit ke level 2,68 persen PDB.
Selain itu, langkah penyesuaian melalui pemangkasan Transfer ke Daerah dari Rp 919,9 triliun menjadi Rp 693,0 triliun dinilai sebagai instrumen strategis, namun perlu diantisipasi dampak sosialnya.
Menurutnya, arah kebijakan fiskal ke depan harus menekankan keseimbangan antara disiplin anggaran, stabilitas makroekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
