Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mendukung langkah pemerintah menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
Menurut dia, langkah tersebut tepat di tengah situasi geopolitik yang masih memanas. Nurul juga menilai, kebijakan tersebut mencerminkan kehati-hatian sekaligus perhitungan matang pemerintah.
“Ini bukan soal mundur atau tidak berani, tapi soal membaca situasi dengan jernih. Kita tidak bisa mengirim pasukan ke wilayah konflik yang eskalasinya masih tinggi tanpa kepastian kerangka misi yang jelas,” kata Nurul dalam keterangannya, Rabu, 18 Maret 2026.
Ia menekankan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian harus tetap berada dalam koridor hukum internasional dan mekanisme yang terstruktur, seperti operasi di bawah United Nations Peacekeeping. Tanpa itu, risiko di lapangan dinilai terlalu besar.
Menurut Nurul, kondisi di Gaza saat ini belum sepenuhnya kondusif untuk kehadiran pasukan dalam jumlah besar. Apalagi, struktur komando internasional dan mekanisme operasional di bawah International Stabilization Force (ISF) juga masih terus berkembang.
Di sisi lain, ia melihat penundaan ini justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran lain yang tak kalah strategis. Misalnya, Indonesia bisa memperkuat jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan.
“Indonesia tetap bisa hadir, tidak harus selalu dengan pasukan. Kita punya kekuatan diplomasi, punya posisi moral yang kuat dalam isu Palestina. Itu bisa dimaksimalkan,” tutur dia.
Dari sisi anggaran, Nurul mengatakan bahwa pengiriman ribuan pasukan ke luar negeri membutuhkan biaya besar. Mulai dari mobilisasi, logistik, hingga kebutuhan operasional selama bertugas.
Dengan adanya penundaan, pemerintah memiliki ruang untuk mengatur ulang prioritas anggaran pertahanan.
“TNI tetap harus siap. Jangan sampai ketika keputusan sudah diambil, kita justru belum optimal. Jadi kesiapan tetap jalan, tapi deployment-nya menunggu momentum yang tepat,” ungkap dia.
Nurul menilai langkah ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang semakin matang dalam menentukan peran di tingkat global. Tidak reaktif, tapi juga tidak pasif.
“Kita ingin tetap berkontribusi dalam perdamaian dunia, tapi dengan cara yang terukur. Kepentingan nasional tetap nomor satu, tanpa mengurangi komitmen kemanusiaan kita,” kata Nurul.
