JAKARTA, KOMPAS — Di tengah eskalasi konflik di Timur tengah, pelaku industri dalam negeri mendorong penguatan pasokan bahan baku lokal guna meredam dampak gangguan impor. Tanpa memperkuat bahan baku lokal, industri manufaktur akan semakin mengalami tekanan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah berdampak langsung pada industri ban nasional. Industri domestik akan kesulitan bahan baku.
”Jika kondisi geopolitik belum membaik, ini akan semakin memperberat kondisi industri dalam negeri. Bahan baku impor yang terganggu akhirnya perlu diperkuat dari dalam negeri. Artinya, sumber daya alam yang ada harus dimaksimalkan,” ujar Aziz saat dihubungi, Selasa (17/3/2026).
Dari total komponen ban, hanya 27 persen yang berasal dari karet alam produksi dalam negeri. Sebanyak 70 persen bahan baku berbasis minyak bumi, seperti carbon black atau turunan bahan kimia yang berasal dari nafta, berasal dari impor. Saat ini, APBI masih menghitung berapa kenaikan nilai dari terganggunya suplai bahan baku untuk industri ban nasional.
Sekitar 70 persen pasokan bahan baku industri petrokimia Indonesia, menurut Aziz, berasal dari kawasan Timur Tengah. Konflik yang memicu gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz serta kerusakan sejumlah fasilitas produksi di kawasan tersebut berisiko menghambat pasokan bahan baku.
Dalam industri petrokimia, nafta menjadi bahan baku penting karena digunakan untuk membuat berbagai macam bahan kimia, seperti butadiena (untuk sarung tangan, ban kendaraan, karet sintetis). Lalu, etilena untuk menghasilkan polietilena (botol plastik, kontainer, dan produk plastik lainnya. Ada pula propilena (suku cadang otomotif, mainan, kemasan) dan lainnya.
Guna memenuhi kebutuhan bahan baku dari dalam negeri, Aziz menjelaskan, bukan perkara mudah. Luas area pertanian pohon karet terus berkurang selama 2016-2025, sebanyak 1,81 persen per tahun. Sementara produksi turun 3,89 persen per tahun.
Di tengah penurunan itu, konsumsi karet tumbuh 2,3 persen pada 2024. Pertumbuhan itu tak lepas dari ekspansi di sektor otomotif dan industri lainnya.
”Untuk meningkatkan bahan baku (27 persen karet alam), harus memperkuat pasokannya. Namun, tantangannya penggunaan karet alam ini juga banyak digunakan di sektor industri manufaktur lainnya,” kata Aziz.
Aziz berharap, pemerintah perlu melihat kondisi geopolitik yang tak menentu ini dengan memperkuat struktur industri manufaktur. Memperkuat basis produksi bahan baku lokal harus semakin dimaksimalkan. Meski ekspor karet alam memberikan nilai yang menguntungkan, kebutuhan di dalam negeri harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu.
”Karena kebutuhan di dalam negeri harus terpenuhi dahulu. Kita punya luas lahan sangat luas, 3,13 juta hektar, tetapi produksinya saya rasa masih belum maksimal. Kita, pemerintah, perlu membantu industri dalam negeri. Kondisi geopolitik harus memaksa kita lebih tahan banting dan tetap berdaya saing. Kita harus memaksimalkan potensi dalam negeri, modal sumber dayanya sudah ada,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, kondisi konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung mereda semakin memengaruhi rantai pasok bahan baku industri.
Feedstook atau bahan baku plastik saat ini melonjak cukup tinggi mencapai sekitar Rp 30.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 15.000-Rp 17.000 per kg. ”Ini membuat industri harus hati-hati dalam mengelola bahan baku yang ada. Kini harga bahan baku sudah mencapai Rp 30.000 per kg,” kata Fajar.
Salah satu strategi dari pelaku industri, Fajar melanjutkan, mulai menyesuaikan strategi pengadaan bahan baku. Produsen petrokimia kini memanfaatkan kombinasi atau pencampuran (cocktail) berbagai sumber bahan baku untuk menjaga stabilitas biaya produksi.
Menurut Fajar, perusahaan petrokimia telah menemukan konfigurasi proses yang memungkinkan pencampuran bahan baku dari beberapa sumber sehingga dapat menekan dampak lebih parah kenaikan harga minyak.
Dampak dari kenaikan bahan baku ini sudah mulai terasa di sektor hilir, salah satu di industri makanan dan minuman. Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, mengatakan, laporan dari sejumlah produsen menunjukkan harga kemasan plastik mengalami kenaikan signifikan.
Beberapa pemasok bahkan memperkirakan harga dapat naik antara 30 persen hingga 50 persen, tergantung jenis kemasan.
Kondisi ini membuat pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga produk mereka. Sementara itu, produsen skala besar masih melakukan kajian sebelum memutuskan kenaikan harga secara luas.
”Di pasar ritel untuk kemasan yang tidak berbasis kontrak besar, kenaikannya bahkan bisa lebih dari 50 persen, bahkan ada yang mendekati 100 persen. Nah, ini yang menyebabkan, terutama untuk yang UKM, pasti mereka langsung menaikkan harga (produk),” ujar Adhi.
