Jakarta, tvonenews.com - Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi BBM (bahan bakar minyak) di tengah gejolak global dinilai belum siap dijalankan.
DPR mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah tanpa perencanaan yang jelas dan terukur.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menegaskan kebijakan WFH harus disusun dengan desain yang matang jika benar-benar akan diterapkan.
"Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," kata Bey, Selasa (17/3/2026).
WFH diusulkan sebagai langkah efisiensi BBM di tengah potensi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Usulan itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar.
Meski mengapresiasi wacana tersebut, Bey mengingatkan pemerintah tidak berhenti pada ide tanpa perhitungan konkret, terlebih menjelang momentum libur panjang.
"Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi," tandas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Ia menekankan, pemerintah harus menghitung secara rinci dampak kebijakan, khususnya terkait besaran penghematan BBM serta kualitas layanan publik.
"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," ujarnya.
Tak hanya itu, Bey juga menyoroti belum adanya kejelasan instansi mana yang akan menerapkan WFH. Dengan jumlah ASN yang besar, kebijakan ini dinilai tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa pemetaan.
"Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," ujarnya. (rpi/dpi)
