Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta. Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons strategis untuk melakukan penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan gejolak geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi latar belakang utama. Konflik tersebut berisiko besar mengganggu stabilitas pasokan serta harga komoditas energi di pasar global.
"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tetapi sedang dikaji tentang apakah kita butuhkan WFH," ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (17/3/2026). Ia menegaskan bahwa opsi WFH sangat mungkin diambil jika kondisi distribusi energi dunia semakin mengkhawatirkan.
Meskipun pengkajian terus berjalan, Menteri ESDM memastikan bahwa ketersediaan BBM di dalam negeri saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah secara intensif terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga level cadangan bahan bakar nasional.
Stok BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta pasokan listrik untuk kebutuhan domestik diklaim tetap terkendali. Pemerintah menjamin ketersediaan energi tersebut akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga melewati masa perayaan Lebaran tahun ini.
Langkah mitigasi ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi disrupsi pasokan energi yang bisa terjadi kapan saja. Pengurangan mobilitas melalui WFH dinilai menjadi cara paling efektif untuk menekan penggunaan BBM secara instan tanpa mengganggu produktivitas.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru namun tetap menyiapkan skenario terburuk jika harga minyak dunia melonjak tajam. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menyinkronkan kebijakan kerja jarak jauh dengan kebutuhan penghematan energi.
Pemerintah juga memantau dampak ekonomi yang mungkin muncul dari penerapan kebijakan WFH skala nasional ini. Efisiensi energi menjadi prioritas utama guna memastikan anggaran subsidi BBM tidak membengkak akibat gejolak eksternal.
Baca Juga: Prabowo Dorong WFH, ASN Berpotensi Masuk Kantor 3 Hari dalam Seminggu
Masyarakat diharapkan tetap tenang namun tetap bijak dalam menggunakan energi dalam aktivitas sehari-hari. Kepastian mengenai kebijakan WFH akan diumumkan segera setelah proses kajian teknis dan pemantauan situasi geopolitik selesai dilakukan.
Keamanan energi nasional menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pemenuhan kebutuhan energi rakyat Indonesia.
