Istana Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan DPR Dampak Perang Iran

katadata.co.id
5 jam lalu
Cover Berita

Istana Kepresidenan tengah menyusun kajian terkait rencana pemotongan gaji pejabat Kabinet Merah Putih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan krisis global karena perang Iran.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).

Prasetyo Hadi juga mengatakan adanya imbauan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi. Langkah tersebut lewat peralihan ke transportasi publik serta membatasi penggunaan kendaraan dinas guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Ini sedang kami finalkan,” kata Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pasokan BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Kendati demikian, pemerintah menilai situasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Wacana untuk memangkas gaji pejabat kabinet dan DPR merupakan tindaklanjut setelah Presiden Prabowo menyinggung langkah Pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan krisis energi di tengah dinamika ekonomi global.

Presiden menyebut strategi Negeri Permata Timur itu bisa menjadi bahan kajian bagi Indonesia dalam merespons dampak ketidakpastian ekonomi imbas tensi geopilitik yang kian meruncing.

Menurut Prabowo, Pakistan telah memberlakukan penghematan secara agresif demi menekan konsumsi energi dan menjaga stabilitas ekonomi domestiknya.

Pemerintah Pakistan juga bersedia memangkas gaji pejabat tinggi negara, termasuk anggota kabinet dan parlemen. Dana dari pemotongan gaji tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

Kepala negara menjelaskan, Pemerintah Pakistan mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada sebagian pegawai pemerintah dan sektor swasta hingga pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

“Jadi mereka (Pakistan) menganggap ini sudah kritis, seolah situasi ini bagi mereka sudah seperti sewaktu (pandemi) Covid,” kata Prabowo saat memberikan arahan Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/3).

“Ini hanya contoh, ya. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan.” 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Wilayah Solo Raya untuk Rabu, 18 Maret 2026
• 39 menit lalukompas.tv
thumb
BRI Makassar Siapkan Rp779 Miliar Uang Tunai Hadapi Libur Nyepi dan Lebaran 2026
• 9 jam laluharianfajar
thumb
Harga Batu Bara di Atas USD130, Pasar Soroti Kebijakan Indonesia dan Risiko Selat Hormuz
• 10 jam laluidxchannel.com
thumb
Walkot Semarang Minta Warga Maklum Mobil Pelat Merah Beroperasi saat Lebaran
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Kapolda Jatim soal Kekuatan Ledakan di Masjid Jember: Belum Dapat Dipastikan
• 10 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.