Jakarta, CNBC Indonesia - Usulan untuk memangkas gaji pejabat mengemuka demi menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tidak defisit akibat perang di Timur Tengah. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Lantas, bagaimana perkembangan terbaru terkait usulan itu?
"Sedang kita detailkan kajiannya," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditanya wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menyampaikan, dari sisi pasokan BBM dalam negeri, tidak perlu dikhawatirkan. Karena pasokan BBM, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dipastikan aman. Cadangan yang tersisa, terus diisi kembali sehingga tidak kosong.
"Namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu. Dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip," ujar Prasetyo.
Mengenai arahan penghematan yang disampaikan kepala negara dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prasetyo menegaskan Prabowo mengimbau jajaran pemerintahan untuk menjadi contoh dalam melakukan efisiensi.
"Kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM. Misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," kata Prasetyo.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Prabowo meminta jajaran kabinet mengkaji opsi penghematan. Seperti penghematan penggunaan BBM, menerapkan kebijakan WFH, hingga memotong gaji pejabat. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh negara Pakistan sebagai bentuk antisipasi konflik di timur tengah jika terus berkepanjangan.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh, maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," ujar Prabowo.
Dia memaparkan kebijakan yang dilakukan negara menerapkan sejumlah kebijakan, semisal memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH). Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.
"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata Prabowo.
Menghadapi dampak dari perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya. Kendati demikian, dia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.
"Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan, saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit," ujar Prabowo.
(miq/miq) Add as a preferred
source on Google
