JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75 persen. Keputusan ini mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah risiko global akibat perang di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil kajian dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 16-17 Maret 2026. RDG juga memutuskan mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 3,75 persen dan lending facility sebesar 5,5 persen.
“Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran 1,5-3,5 persen,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Selasa (17/3/2026).
Dalam hal ini, BI akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari risiko eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah penyesuaian yang diperlukan guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Perry menjelaskan, fokus utama BI saat ini ialah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan moneter kali ini, BI belum melihat atau mencermati ruang penurunan suku bunga acuan lebih lanjut ke depan.
Penguatan stabilitas nilai tukar tersebut dilakukan, antara lain melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Kemudian, BI juga akan memperkuat strategi operasi moneter pro-market untuk menarik aliran modal asing dan memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
Bank Indonesia berkomitmen penuh dan all out untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan instrumen-instrumen kebiajakan yang kami miliki.
Terbaru, BI turut akan memperkuat kebijakan transaksi pasar vakuta asing (valas) dengan menerapkan penyesuaian batas atas (threshold) tunai beli valas terahdap rupiah. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada April 2026.
Beberapa penyesuaian itu, meliputi pembatasan pembelian tunai valas rupiah, dari 100.000 dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50.000 dolar AS per pelaku per bulan; serta penjualan DNDF dan jual-beli swap, dari 5 juta dolar AS per transaksi menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.
“Bank Indonesia berkomitmen penuh dan all out untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan instrumen-instrumen kebiajakan yang kami miliki,” ujar Perry.
Sementara itu, ia melanjutkan, BI tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kebijakan makroprudensial melalui melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Sementara itu, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, berpendapat, BI sebaiknya tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75 persen.
“Apabila Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya, berkurangnya selisih suku bunga yang terjadi dapat menambah tekanan depresiasi pada rupiah yang sudah melemah,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Per 13 Maret, rupiah telah melemah mendekati level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir, yakni terdepresiasi sebesar 1,6 persen secara tahun kalender berjalan dan sekitar 1 persen sejak mulainya konflik AS-Iran. Bahkan secara tahunan, rupiah telah kehilangan 3,64 persen nilainya terhadap dolar AS.
Menurut Riefky, perang antara AS-Iran telah memicu prospek tekanan inflasi dari harga minyak dan depresiasi nilai tukar. Kondisi tersebut mengakibatkan ruang pemangkasan suku bunga acuan semakin terbatas.
Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia perlu tetap bersikap prudent, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, dan terus menunjukkan independensi kelembagaannya.
Selain dari sisi eksternal, risiko tekanan terhadap nilai tukar juga datang dari kerentanan domestik muncul ke permukaan. Salah satunya mengenai sentimen terahdap potensi pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang diamanatkan sebesar 3 persen.
“Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia perlu tetap bersikap prudent, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, dan terus menunjukkan independensi kelembagaannya,” ujar Riefky.
Ia menambahkan, tingkat inflasi juga berisiko menghadapi tekanan yang beragam dalam beberapa bulan mendatang. Berkurangnya efek basis rendah dari diskon tarif listrik pada awal 2025 dapat mengurangi inflasi secara tahunan.
Namun, sejumlah risiko kenaikan inflasi tetap ada, seperti peningkatan permintaan musiman selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan jasa transportasi secara temporer, serta ketegangan geopolitik yang dapat mendorong harga energi global dan menimbulkan tekanan inflasi impor tambahan.
