Agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran kini memasuki fase paling berbahaya. Serangan udara gabungan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan memicu gelombang balasan berupa rudal balistik serta drone yang menghantam pangkalan militer AS dan wilayah Israel. Iran bahkan menutup Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak global, sehingga harga energi dunia melonjak tajam. Ribuan korban jiwa telah jatuh, sementara Israel memperluas serangan hingga ke Beirut.
Konflik yang semula tampak terbatas kini bergerak menuju perang terbuka dengan dampak global yang nyata. Jalur energi dunia berada dalam bayang-bayang eskalasi, rantai logistik militer terguncang, dan teknologi digital ikut menjadi senjata baru dalam membentuk persepsi publik. Polemik seputar rekaman video Perdana Menteri Israel yang diduga hasil manipulasi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi.
Di tengah situasi global yang semakin tegang, perhatian publik Indonesia justru tertuju pada satu pertanyaan sederhana: bagaimana sikap pemerintah kita? Dengan kontrak Board of Peace (BOP) yang mengikat, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga prinsip bebas-aktif dan menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik yang berubah cepat. Pilihan yang diambil akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan internasional sekaligus menguji konsistensi diplomasi kita di tengah badai perang.
Respons yang Terasa LambatPemerintah Indonesia baru menyampaikan pernyataan resmi beberapa hari setelah eskalasi konflik terjadi. Dalam diplomasi internasional yang bergerak sangat cepat, jeda waktu semacam itu terasa cukup lama. Pada era komunikasi digital nan serba cepat, keterlambatan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang menimbang terlalu banyak hal sebelum berbicara.
Reaksi dari dalam negeri pun relatif seragam dan cenderung kritis. Akademisi hubungan internasional, tokoh masyarakat, ulama, aktivis mahasiswa, hingga politisi meminta pemerintah bersikap lebih tegas. Indonesia didorong untuk secara jelas mengutuk agresi militer dan menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi hukum internasional. Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai serangan terhadap Iran berpotensi melanggar prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan normatif, tetapi juga perlu aktif mendorong mekanisme internasional, termasuk kemungkinan sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Tekanan politik juga muncul dari parlemen. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, politisi Partai Golkar, mengingatkan bahwa reputasi Indonesia selama ini dibangun di atas konsistensi menolak penjajahan dan memperjuangkan perdamaian internasional. Tradisi politik luar negeri tersebut bukan sekadar retorika historis, melainkan fondasi moral yang memberi bobot pada posisi Indonesia di panggung global.
Nada penolakan muncul dari mana-mana, namun sikap resmi pemerintah masih terlihat sangat hati-hati.
Lompatan Diplomasi yang Terlalu TinggiPresiden Prabowo Subianto tampaknya ingin menempatkan Indonesia langsung di panggung geopolitik tingkat dunia. Dalam berbagai kesempatan, ia aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping. Langkah ini menunjukkan ambisi untuk menghadirkan Indonesia sebagai pemain penting dalam percaturan global.
Namun sebagian pengamat melihat pendekatan tersebut sebagai lompatan yang terlalu tinggi. Dalam praktik diplomasi internasional, legitimasi kepemimpinan global biasanya tidak dibangun secara instan. Ia tumbuh melalui proses bertahap: dimulai dari pengaruh kuat di kawasan regional, lalu berkembang ke tingkat lebih luas.
Bagi Indonesia, basis kekuatan tersebut secara alami berada di Asia Tenggara melalui peran kepemimpinan dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Sejak awal berdirinya organisasi regional itu, Indonesia kerap dipandang sebagai jangkar stabilitas kawasan. Dari posisi itulah Indonesia memperoleh legitimasi diplomatik untuk berbicara lebih luas di panggung internasional.
Tradisi ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Pada era Sukarno, misalnya, Indonesia membangun pengaruh internasional melalui solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian memuncak pada Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Legitimasi global tersebut lahir dari kemampuan Indonesia menjadi penghubung kepentingan negara-negara berkembang.
Pendekatan serupa juga terlihat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia memperkuat peran regionalnya di ASEAN sekaligus memperluas diplomasi melalui berbagai forum multilateral seperti G20 dan dialog Asia-Pasifik. Pengaruh global Indonesia dibangun dari fondasi regional yang relatif kokoh.
Karena itu, sebagian analis berpendapat bahwa strategi diplomasi Indonesia seharusnya lebih dahulu memperkuat kepemimpinan di tingkat kawasan—baik di Asia Tenggara maupun Asia yang lebih luas. Tanpa basis regional yang kuat, diplomasi yang langsung melompat ke panggung kekuatan besar dunia berisiko terlihat prematur. Dalam politik internasional, reputasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui pertemuan dengan para pemimpin besar, tetapi juga melalui kemampuan memimpin lingkungan strategis terdekat.
Narasi, Legitimasi, dan KepemimpinanFenomena video pidato Netanyahu yang diduga dimanipulasi kecerdasan buatan menunjukkan betapa kuatnya peran narasi dalam konflik modern. Dalam Communication Power, Manuel Castells menegaskan bahwa kekuasaan politik di era komunikasi digital tidak hanya bertumpu pada institusi negara, tetapi juga pada kemampuan aktor membentuk makna di ruang komunikasi publik. Ketika ruang itu tidak segera diisi dengan penjelasan resmi, ia akan cepat dipenuhi oleh narasi alternatif, spekulasi, dan rumor.
Legitimasi politik selalu diuji dalam situasi krisis. Kepemimpinan tegas memang penting agar institusi tidak kehilangan arah, tetapi Francis Fukuyama mengingatkan bahwa tanpa rule of law dan akuntabilitas, kepemimpinan justru bisa membawa kemunduran. Stabilitas politik modern bergantung pada keseimbangan negara, hukum, dan pertanggungjawaban publik. Pandangan ini sejalan dengan Chantal Mouffe yang menekankan demokrasi sebagai arena kontestasi terbuka. Melalui agonistic pluralism (pluralisme agonistik), ia melihat konflik sebagai energi demokrasi, selama dikelola dalam kerangka institusi yang sah.
Catatan Menuju Masa Depan PolitikUjian kepemimpinan tidak hanya datang dari panggung politik luar negeri. Di dalam negeri, sejumlah kebijakan pemerintah juga tengah menghadapi berbagai tantangan. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, masih menghadapi persoalan distribusi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola di berbagai daerah. Di sisi lain, program penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih juga dilaporkan belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Kritik-kritik tersebut tentu tidak serta-merta menggugurkan tujuan baik dari kebijakan pemerintah. Karena itu, diskusi mengenai kepemimpinan tidak pernah berhenti pada satu peristiwa saja. Ia selalu menjadi bagian dari refleksi jangka panjang mengenai arah demokrasi Indonesia.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, bahkan mengingatkan publik agar tidak sembarangan memilih pemimpin pada masa mendatang. Pada kontestasi politik 2029, ia menekankan pentingnya kesadaran politik masyarakat agar kualitas kepemimpinan nasional tidak ditentukan oleh pilihan yang gegabah.
Pada akhirnya, rapor kepemimpinan akan terbentuk dari berbagai momen seperti ini—ketika dunia sedang gaduh dan negara dihadapkan pada pilihan sikap. Dalam politik, ingatan publik sering kali sederhana. Masyarakat mengingat siapa yang bersuara ketika dunia sedang bergolak, dan siapa yang memilih menunggu terlalu lama.
Perang yang mengguncang dunia hari ini, menjadi ujian yang harus disikapi Indonesia. Dan dari situlah sejarah akan menilai kualitas kepemimpinan sebuah negara.
