Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengingatkan pentingnya menjaga etika dan nilai dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Idrus, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara jujur, rasional, dan tidak didorong kepentingan tertentu yang dapat merusak kualitas demokrasi.
“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus dalam keterangannya, Selasa, 17 Maret 2026.
Idrus menilai sikap kritis dalam proses demokratisasi tetap harus berlandaskan komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. Kritik, menurut dia, harus taat asas dan dipandu oleh ideologi negara serta aturan hukum yang berlaku.
“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan di balik aliran dana yang diberikan kepada pihak tertentu dalam ruang diskursus publik.
“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” kata Idrus.
Meski demikian, Idrus menilai pemerintah tidak perlu bersikap represif terhadap kritik. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama bahwa Indonesia merupakan rumah besar yang harus dijaga seluruh elemen bangsa.
“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” katanya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Alauddin Makassar, Idrus juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak dilandasi kebencian terhadap individu tertentu.
“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” ujarnya.
Di sisi lain, Idrus juga menilai komunikasi politik pemerintah kepada publik masih perlu diperkuat. Menurut dia, narasi yang dibangun oleh para pembantu presiden, khususnya juru bicara presiden, dalam menjelaskan program-program pemerintah belum sepenuhnya maksimal.
