Jakarta, tvonenews.com - Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan dari DPR.
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menilai kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang berdampak signifikan terhadap keuangan negara.
Ali menyebut, pemotongan gaji pejabat memang bisa menjadi sinyal moral di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.
Namun, ia mengingatkan bahwa kontribusi kebijakan itu terhadap anggaran negara sangat terbatas.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad, Selasa (17/3/2026).
Ia menegaskan, langkah tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah harus mendorong langkah yang lebih konkret dan berdampak luas.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata politisi Fraksi PKB itu.
Ali juga mengingatkan, gejolak geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok global, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, respons pemerintah dinilai tidak cukup hanya dengan kebijakan simbolik.
Meski membuka ruang bagi implementasi pemotongan gaji pejabat, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus memberi teladan nyata, bukan sekadar langkah administratif.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak gejolak global.
Ali turut menyoroti aspek transparansi jika kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.
Ia meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada publik agar kebijakan itu tidak sekadar menjadi pencitraan, melainkan bagian dari upaya bersama menghadapi krisis.
"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," tegasnya. (rpi/iwh)
