JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, BGN mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun melalui penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Idul Fitri 2026.
"Tentu saja (hemat anggaran). Yaitu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun ya," kata Dadan ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan, selama libur Lebaran, penyaluran program MBG untuk siswa sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026.
Sementara itu, penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berakhir pada 17 Maret 2026.
Baca juga: Temui Jaksa Agung, Kepala BGN Minta Salah Satu Pejabat Ditarik Perkuat Pengawasan MBG
"Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri dan program Makan Bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret," ujarnya.
Menurut Dadan, langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus respons terhadap dinamika ekonomi global yang berdampak pada kondisi fiskal nasional.
BGN, kata dia, juga tengah melakukan penghitungan ulang terhadap penggunaan anggaran secara keseluruhan agar lebih optimal.
Saat ini, BGN memiliki pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun dengan dana cadangan (standby) mencapai Rp 67 triliun.
Baca juga: Ngaku Cucu Menteri, Pemilik Dapur MBG Ini Sunat Budget Rp 10.000/Porsi Jadi Rp 6.500
Namun, BGN berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran utama tanpa terlebih dahulu menggunakan dana cadangan tersebut.
“Tentu saja kita harus efektifkan anggaran yang ada agar tidak disalahgunakan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan anggaran," kata Dadan.
Selain efisiensi, BGN juga memperkuat pengawasan penggunaan anggaran program MBG.
Hal ini dilakukan mengingat sekitar 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung ke satuan pelayanan di daerah.
Baca juga: MBG Dibagikan Terakhir Besok, Lanjut 31 Maret
Dadan menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal BGN, audit oleh BPKP, hingga melibatkan Kejaksaan Agung untuk pengawasan yang lebih intensif di lapangan.
BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan “Sahabat Gizi 127” yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan terkait pelaksanaan program.
Di sisi lain, Dadan mengungkapkan masih terdapat puluhan satuan pelayanan yang ditutup sementara karena tidak memenuhi standar.
Baca juga: BGN Hentikan Sementara 717 SPPG di Indonesia Timur, Apa Penyebabnya?
“Ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Ya, baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara," ujar dia.
Meski demikian, ia menekankan jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25.000 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.
BGN berharap langkah efisiensi dan penguatan pengawasan ini dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal serta tepat sasaran.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
