PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat koordinasi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), guna memastikan keandalan pasokan listrik nasional.
Upaya ini dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan pembangkit dan pemasok batu bara.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, perusahaan menjalankan fungsi sebagai pelaksana kuasa pengadaan batu bara, berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).
“PLN EPI berfungsi sebagai pelaksana pengadaan berdasarkan kuasa dari PLN, PLN IP, dan PLN NP."
"Untuk memenuhi kebutuhan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP sebagai pengelola PLTU terkait,” ujar Mamit.
Ia menjelaskan, koordinasi pengadaan batu bara dilakukan melalui forum rapat bersama yang melibatkan PLN, PLN IP, PLN NP, serta pemasok.
Forum ini menjadi wadah untuk menetapkan jadwal pengapalan, tujuan pengiriman, kuantitas, hingga sumber pasokan batu bara bagi masing-masing pembangkit.
“Mekanismenya mempertimbangkan kebutuhan pembangkit serta kesepakatan antara pemasok batu bara dan PLTU masing-masing,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, PLN EPI memastikan pengaturan logistik pengiriman batu bara dari tambang ke unit PLTU berjalan optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu menjaga kontinuitas operasional pembangkit.
Penguatan koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Keandalan pasokan batubara untuk PLTU dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Godok Bea Keluar Batubara 2026, Bahlil: Negara Harus Fair!
Dalam konteks tersebut, sinergi antara PLN EPI, pembangkit, pemasok batu bara, dan regulator, menjadi kunci dalam membangun ekosistem energi primer yang tangguh dan berkelanjutan.
“Dengan mekanisme ini, koordinasi antara pembangkit, komitmen pemasok batu bara untuk memprioritaskan pasokan batu bara dalam negeri sebelum ekspor, serta regulator, diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan energi primer bagi sistem kelistrikan nasional,” harap Mamit. (*)
