Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan belum akan menebar insentif atau subsidi khusus bagi pelaku usaha maupun masyarakat guna meredam dampak eskalasi konflik di Timur Tengah ke perekonomian domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah saat ini masih mengambil sikap wait and see untuk mengukur seberapa jauh dan kapan krisis global tersebut benar-benar menghantam fundamental ekonomi Indonesia.
"Kita masih melihat kapan [berapa lama] ini krisisnya. Jadi kalau krisis sementara ini kan belum mengganggu supply chain," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Mantan menteri perindustrian itu lantas membandingkan situasi saat ini dengan krisis akibat pandemi Covid-19 lalu. Saat itu, sambungnya, pemerintah harus merilis berbagai bauran insentif karena disrupsi rantai pasok terjadi secara ekstrem.
Bahkan, anjloknya permintaan global membuat harga minyak mentah dunia sempat menyentuh level minus. Kondisi sebaliknya justru membayangi situasi saat ini.
Menurut Airlangga, konflik di Timur Tengah pasca serangan rudal Israel-AS ke Iran memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak mentah yang terlampau tinggi. Jika lonjakan harga minyak dunia bertaha lama maka Airlangga mengingatkan bahwa dampaknya bisa sama negatifnya karena akan mematikan daya beli atau permintaan (demand).
Baca Juga
- Airlangga Lapor ke Prabowo, Rasio Utang RI Masih Rendah
- Airlangga: Defisit APBN Bisa Tembus di Atas 3%, Buka Opsi Terbitkan Perppu
- Airlangga Beberkan Stimulus Dorong Daya Beli Lebaran 2026, Patok Pertumbuhan 5,5%
"Nah ini juga kita akan monitor. Karena kalau harga minyak yang terlalu tinggi, itu juga akan menyetop demand, karena pada waktu itu akan force majeure dan semua harga komoditas berubah," jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyoroti kerentanan sektor industri manufaktur, khususnya industri petrokimia yang bahan bakunya sangat bergantung pada turunan minyak bumi. Jika harga minyak meroket tajam maka ongkos produksi akan membengkak signifikan sehingga operasional pabrik berisiko terhenti.
"Sehingga industri petrochemical yang turunan daripada minyak itu pasti tidak akan bisa berproduksi. Nah, pada saat itu gangguannya akan semakin banyak. Di situlah pemerintah akan memonitor [dan menentukan] apa yang harus dilakukan," tutupnya.
Artinya, opsi intervensi berupa insentif khusus baru akan ditarik oleh pemerintah apabila rambatan krisis sudah secara nyata memukul rantai pasok, menghentikan produksi industri, dan menekan daya beli masyarakat secara masif.
