JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berencana memotong sejumlah anggaran belanja, kecuali program prioritas Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Pemerintah juga akan mengejar dunia usaha yang dianggap kemplang pajak.
Demikian antara lain langkah-langkah yang dibahas dalam rapat koordinasi terbatas dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Hadir dalam rapat antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hiliriasi Rosan P Roeslani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy,
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga hadir. Ada pula Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Ahmad Erani Yustika dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.
Rapat terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 itu merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026) dipimpin Presiden Pranbowo Subianto. APBN mengalami tekanan akibat lonjakan harga minyak dunia yang memicu sejumlah persoalan lain yang memengaruhi realisasi APBN 2026.
Dalam konferensi pers usai rapat, Airlangga menyatakan, skenario pelebaran defisit anggaran yang ia paparkan pada Sidang Kabinet Paripurna akhir pekan lalu adalah skenario saat krisis. Skenario ini diperhitungkan bila perang di Timur Tengah berlangsung lima bulan atau lebih.
“Selama perang belum mencapai lima bulan, kita pakai skenario pemotongan anggaran dan maksimal defisit tiga persen,” katanya.
Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara serta mendorong penghematan anggaran kementerian/lembaga. Pada saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai antisipasi pelebaran defisit APBN di atas plafon 3 persen terhadap PDB.
Kompas mencatat, jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, harga minyak dunia akan stabil tinggi di atas asumi makro APBN 2026. Akibatnya, defisit APBN 2026 berisiko melebihi plafon sebagaimana digariskan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, yakni maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Merespons situasi itu, pemerintah menyusun tiga skenario APBN 2026. Skenario fiskal itu mempertimbangkan kenaikan harga minyak, pelemahan kurs rupiah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan risiko kenaikan imbal hasil SBN. Skenario pertama, defisit 3,18 persen. Skenario kedua, defisit 3,53 persen. Skenario ketiga, defisit 4,06 persen.
pada sisi penerimaan negara, menurut Purbaya, kebocoran pajak akan terus ditambal. “Sudah kita deteksi perusahaan-perusahaan mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan membuat penerimaan kita membaik terus ke depan,” katanya.
Ketika ditanya soal jumlah perusahaan yang under invoicing dan jumlahnya, Purbaya tak menyebutkan secara jelas. “Saya tes sepuluh perusahaan, semuanya under invoicing,” ujarnya lagi. Under invoicing adalah praktik menurunkan nilai barang dalam faktur di bawah harga faktual untuk manipulasi pajak.
Pada sisi belanja, pemerintah akan menghemat anggaran. Saat ini, kementerian dan lembaga negara sedang mengevaluasi anggaran yang bisa dipotong. Untuk subsidi BBM, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memotong anggaran. “Kita nggak akan naikin harga BBM,” ujarnya.
Ketika harga minyak dunia naik, Purbaya menambahkan, pemerintah akan berupaya menyerap lonjakan ini. Kemungkinan kenaikan BBM juga akan mempertimbangkan kemungkinan perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli.
Ditanya mengenai berapa lama Indonesia akan mampu menyerap lonjakan harga minyak dunia, Purbaya meyakinkan saat ini APBN Indonesia masih kuat. Kalaupun harga minyak dunia menembus 150 dollar AS per barel, Purbaya meyakinkan Indonesia akan selamat.
“(Kalau 150 dollar AS per barel), semua akan resesi dan semua jatuh dalam sekali seperti tahun 2013. Dulu kan pernah naik habis itu jatuh, bahkan sampai 15 dollar AS karena global economy nggak bisa menerima harga yang terlalu tinggi dan ketika masuk resesi, lama baliknya. Para juragan minyak juga ngerti hal itu dan dia nggak akan naik ke level terlalu tinggi,” tutur Purbaya.
Saat ditanya nilai anggaran belanja negara yang akan dipangkas, Purbaya tak menjawab secara jelas. “Berapa harus kita potong, tergantung harga minyak,” ujarnya.
Sementara Airlangga mengatakan, anggaran yang akan dipangkas akan berasal dari belanja jasa, belanja aparatur, belanja peralatan. Setiap kementerian/lembaga juga akan menyisir program-program mana yang bisa diefisienkan lagi.
“Itu saja yang disiapkan sampai sekarang. Setelah ada data, baru kami laporkan lagi kepada Presiden,” kata Airlangga.
Program-program unggulan yang beranggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, menurut Airlangga, tidak akan dipangkas. “Program unggulan tidak ada yang diubah (anggarannya), karena itu investasi jangka panjang. Optimalisasi ada, misalnya potensi penambahan anggaran dari semua sektor,” ujarnya.
Namun, Purbaya sempat mengatakan pelaksanaan anggaran MBG tetap perlu dioptimalkan kendati program ini sangat bagus dan bisa mendorong perbaikan gizi serta kualitas warga Indonesia. “Pelaksanaannya aja yang harus dioptimalkan jadi anggarannya nggak harus sampai 300 (triliun) tapi tetap tercapai tujuannya. Saya pikir, kita nggak harus 335 (triliun),” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), meminta jajaran pemerintahan untuk mengkaji langkah-langkah penghematan. “Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Presiden.
Presiden misalnya merujuk Pakistan yang sudah memangkas ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah Pakistan juga mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan, memangkas belanja AC, kendaraan, mebel, kunjungan ke luar negeri, serta mendorong acara-acara daring.
“Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira, kita bisa lakukan. Bahwa kita harus selalu ingat, bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under-invoicing, under-counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Ini besar ini, kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini,” kata Presiden.
Hal ini ditegaskan kembali Presiden saat diwawancarai Bloomberg, Sabtu (14/3/2026). “Kita tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” tuturnya saat itu.
Terkait payung hukum pelebaran defisit, Purbaya mengatakan perppu terkait pelebaran defisit APBN belum akan diterbitkan saat ini. Sebab, anggaran masih memadai. “Kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi nggak serta merta perppu,” ujarnya.
Kendati demikian, Purbaya mengatakan, pemerintah tetap menyiapkan segalanya. “Ada skenario A, B, C, D, kan semua kita siapin. Tergantung Presiden nanti. Yang jelas kita optimalisasi anggaran dulu termasuk penerimaan dan pengeluaran,” katanya.
Namun, dia mengakui, dinamika perekonomian yang dipicu lonjakan harga minyak dunia adalah situasi yang penuh risiko. “Kalau nggak bahaya, ngapain kita pusing-pusing. Tapi kalau (sudah) nggak bisa kita hindari, kita siap, gitu aja,” kata Purbaya.
Pemerintah, Purbaya menambahkan, berupaya tidak menambah utang. Namun jika situasi membutukan penambahan utang, pemerintah sudah siap. “Kalau nggak bisa kita hindari, kita siap, gitu aja,” ujarnya.
Airlangga juga menyebutkan beberapa komoditas akan ikut mengalami kenaikan harga saat harga minyak mentah dunia terkerek. Oleh karena itu, pemerintah akan menghitung pendapatan dari aspek ini.
Bila tren kenaikan harga komoditas diperkirakan berlangsung lama, kenaikan tarif atas komoditas-komoditas terkait bisa diterapkan. Soal apakah dalam bentuk bea keluar atau skema lain, pemerintah belum memutuskan.
“Belum diputuskan karena angka kenaikan komoditas belum ada. Kita akan lihat dulu berapa lama tren kenaikan harga komoditas, apakah hanya spike atau trennya lama,” tutur Airlangga.
