Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Keluruhan Merah Putih, alias program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, meskipun muncul ancaman pelebaran defisit APBN 2026 melebihi 3% di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai program unggulan Prabowo ditujukan untuk investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, sambungnya, dinamika global jangka yang mungkin hanya berdampak jangka pendek tidak boleh mengganggu target jangka panjang.
"Program unggulan tidak ada yang dirubah, semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Kendati demikian, mantan menteri perindustrian itu mengakui bahwa pemerintah ingin melakukan penghematan anggaran disejumlah pos kementerian/lembaga (K/L) untuk antisipasi rambatan kenaikan harga minyak dunia ke APBN 2026.
Hanya saja, dia mengaku belum bisa merincikan besaran anggaran yang akan diefisienkan karena masih dalam perhitungan. Menurutnya, pemerintah masih ingin memantau perkembangan harga minyak dunia maupun pasar keuangan.
"Efisiensi itu bisa macam-macam. Bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Kemudian dari masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang," ujarnya.
Baca Juga
- Purbaya Buka Peluang Potong Anggaran Belanja karena Perang, Berani Pangkas Dana MBG?
- Purbaya Klaim Indonesia Belum Krisis, Batas Defisit APBN Dipertahankan 3%
Lebih lanjut, Airlangga mengklarifikasi wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan batas defisit APBN di atas 3% terhadap PDB.
Airlangga menyatakan bahwa opsi pelebaran defisit melalui instrumen Perppu merupakan skenario terburuk (worst-case scenario) apabila krisis geopolitik global berlarut-larut. Untuk saat ini, lanjutnya, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran.
"Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3%," ungkap Airlangga.
Dia menjelaskan bahwa rentetan skenario pelebaran defisit yang dipaparkannya akhir pekan lalu disusun berdasarkan asumsi durasi konflik bersenjata global yang relatif panjang, yaitu mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran (Desember).
Kendati demikian, Airlangga mengingatkan bahwa eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran saat ini baru memasuki minggu kedua Senin pemerintah belum putuskan untuk melakukan pelebaran defisit. Selama durasi perang belum menyentuh level kritis lima bulan, dia menyatakan kerangka APBN akan tetap dipertahankan pada batas maksimal defisit 3% lewat intervensi pemotongan belanja.
"Jadi karena ini masih sifatnya dinamis, seperti pada saat Covid-19, kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa. Size-nya juga bergerak. Kita kan belajar bahwa dalam situasi dinamis, kita tidak bisa membuat sesuatu menjadi statis, karena pada saat kita mengambil sesuatu menjadi statis, kita menjadi salah," tegasnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Airlangga membeberkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% di tengah gempuran harga minyak global dan depresiasi nilai tukar rupiah.
Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.
"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).
Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.
"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.
