“Geng helm hijau”, begitu sebutan yang identik bagi ojek online meski tak semua ojek online berhelm hijau. Profesi yang belakangan diminati banyak orang akibat minimnya lapangan kerja sektor formal. Bukan hanya dikerjakan low-skill worker, tetapi juga oleh orang-orang bergelar. Jam kerja yang fleksibel, modal motor dan SIM pun sudah bisa jadi sopir. Di jalanan mereka adalah penguasa yang rela menahan terik dan hujan demi sesuap nasi. Bukan hanya oleh laki-laki, belakangan juga ditemui banyak perempuan menjadi ojek online. Di tengah banyaknya tantangan menjadi ojek online yang hidup serba tak menentu, ada satu pertanyaan—Bagaimana ojek online sejahtera?
Ojek Online Hanya Sapi Perah PengusahaKesejahteraan ojek online bukan lagi topik baru. Berkali-kali menjadi diskursus publik bahkan hingga ruang rapat di DPR RI. Topik yang dibahas tak jauh dari perbincangan sehari-hari dengan sopir ojek online. Pendapatan, potongan, dan status masih jadi menu pilihan. Tak bisa dipungkiri, pendapatan ojek online sangat bergantung pada fluktuasi mobilitas masyarakat. Menjadi ojek online bak memancing ikan di kolam, rejeki tergantung selera ikan.
Belum selesai soal pendapatan, potongan tarif ojek online juga mencekik sopir. Dari seratus ribu penghasilan kotor ojek online, rata-rata aplikasi memotong 20%. Statusnya pun tak jelas, mereka hanya disebut “mitra”. Konsekuensinya mereka tidak berhak menerima hak-hak pekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan, pesangon atau uang pensiun. Alhasil ojek online adalah pekerjaan yang sangat rentan meski mudah dilakukan. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan kesejahteraan, semua bergantung pada rejeki yang tidak bisa diterka. Penghasilan tidak tetap, risiko kerja tinggi, potongan mencekik dan status tak jelas. Sementara pemilik aplikasi dengan tenang menikmati potongan tarif ojek online. Tidak berlebihan menyebut ojek online sebagai “sapi perah” pengusaha atau pemilik aplikasi.
Open Source Adalah KunciTak ada yang bisa menampik betapa rapuhnya fondasi pekerjaan ojek online. Ojek online adalah manifestasi dari minimnya keterampilan dan lapangan kerja. Inipun berhasil dieksploitasi oleh pemodal untuk mencari keuntungan lewat aplikasi ojek online. Tetapi apakah kita pernah berpikir bagaimana sopir ojek online bisa bebas dari potongan yang mencekik? Bukan imajinasi tapi ini dapat dilakukan.
Salah satu gagasan yang ideal adalah menjadikan aplikasi ojek online dengan konsep open source. Semua orang dapat mengakses dengan gratis, syarat hanya memerlukan SIM. Setiap orang dapat memodifikasi untuk menambah fitur baru atau memperbaiki kelemahan aplikasi agar pengguna baik sopir maupun pelanggan semakin aman dan nyaman. Prinsipnya semua orang bekerja secara kolaboratif untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan bersama.
Open source bukan saja membuka peluang hidup lebih layak bagi sopir ojek online tetapi juga merupakan manifestasi dari penggunaan teknologi untuk peradaban yang lebih adil dan humanis. Tidak semua teknologi harus dimonopoli oleh pengusaha, publik juga secara kolaboratif dapat mengelola dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konsep open source, tidak ada potongan tarif bagi sopir, semua penghasilan dapat dibawa ke rumah tanpa takut dipotong aplikasi. Semua aplikasi yang ada saat ini dirubah menjadi satu aplikasi resmi khusus ojek online. Dalam konsep ini, hanya perlu pengawasan dari pemerintah agar aplikasi ojek online berfungsi sesuai aturan yang berlaku. Ojek online bukan lagi “sapi perah” bagi pengusaha, mereka berdaulat atas hasil kerja kerasnya.
Ruang Aman dan Nyaman Bagi Ojek OnlineJalanan adalah tempat ojek online mengarungi kerasnya dunia. Bukan saja ketika mengantar-jemput penumpang. Tapi juga menantikan penumpang di tengah ketatnya persaingan sesama sopir. Melihat ojek online beramai-ramai di pinggir jalan sembari menantikan pesanan adalah pemandangan umum di Indonesia. Mereka sering berupaya mencari tempat-tempat teduh untuk berlindung di bawah teriknya matahari. Lebih menyayat hati ketika hujan menggempur. Mereka pasti kelabakan mencari tempat berlindung.
Jika bus atau kereta api memiliki halte atau stasiun, ojek online tak punya fasilitas sejenis. Memang kereta api atau bus merupakan transportasi publik massal. Namun dalam konteks kemajuan teknologi, ojek online juga dapat dikategorikan transportasi publik. Pertama, ojek online melakukan pengangkutan manusia dan barang secara massal setiap harinya di bawah naungan sebuah platform. Kedua, ojek online menyangkut kepentingan bagi masyarakat luas. Sulit rasanya membayangkan kehidupan masyarakat Indonesia tanpa kehadiran ojek online. Dua indikator tersebut cukup untuk memastikan adanya ruang aman dan nyaman bagi ojek online.
Tak perlu repot-repot untuk mewujudkannya. Pemerintah hanya perlu membangun halte bagi ojek online di lokasi-lokasi strategis sebagai tempat menunggu pesanan. Lagi pula sudah ada model yang dilakukan oleh platform tertentu seperti Grab Corner dan Zona Aman Bersama Gojek. Hal yang sama bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membangun unit-unit baru di lokasi strategis lewat kerjasama dengan pengelola aplikasi supaya lebih hemat biaya. Lewat langkah ini tak akan ada lagi sopir ojek online yang kepanasan menahan terik sembari menunggu penumpang atau susah payah mencari tempat berteduh. Upaya ini dapat ditempuh sebagai solusi jangka pendek bagi ojek online di Indonesia.
Perlu Intervensi Kebijakan PublikKesejahteraan bagi ojek online tidak boleh dilihat secara parsial sebagai tanggungjawab pengelola aplikasi. Peran pemerintah juga sangat vital. Membangun halte bagi ojek online hanya dapat dilakukan jika ada dukungan dan intervensi kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan kerjasama dengan seluruh pengelola aplikasi ojek online di Indonesia untuk mewujudkannya. Selain itu, soal area pembangunan diperlukan perencanaan tata ruang yang partisipatif kepada seluruh sopir termasuk dengan survei pengguna ojek online agar tidak merusak lingkungan atau justru merugikan pihak tertentu.
Namun harus diingat bahwa indikator utama kesejahteraan ojek online adalah pendapatan. Oleh karena itu, konsep open source harus dilihat sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah dapat mewujudkannya dengan mengakuisisi seluruh saham aplikasi ojek online lalu membuatnya ke dalam sistem layanan terpadu. Itupun kalau pemerintah berbaik hati kepada pengusaha yang mau membangun peradaban yang lebih adil dan humanis. Jika mau main kasar, pemerintah dapat membuat layanan tandingan untuk mengalihkan minat pengguna. Tentu ada masalah baru yang muncul seperti karyawan aplikasi yang akan menganggur. Namun itu dapat diatasi dengan mempekerjakan mereka sebagai tim teknis dan keamanan dalam layanan baru tersebut. Langkah ini tidak mudah, namun membiarkan ojek online terus-terusan mengeluh soal pendapatan seharusnya jauh lebih menyentuh hati pemerintah.
