Pantau - Parlemen Myanmar yang didominasi sekutu militer menggelar sidang untuk pertama kalinya sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pada Senin, 16 Maret 2026 di ibu kota Nay Pyi Taw.
Sidang tersebut merupakan sesi reguler Pyithu Hluttaw atau majelis rendah parlemen Myanmar.
Sebanyak 263 anggota parlemen hasil pemilihan umum menghadiri sidang tersebut.
Hampir 88 persen dari anggota parlemen yang hadir berasal dari Partai Pembangunan dan Persatuan Solidaritas (Union Solidarity and Development Party atau USDP) yang didukung militer.
Selain anggota terpilih, terdapat pula 110 anggota parlemen yang ditunjuk langsung oleh militer.
Seluruh anggota parlemen tersebut berkumpul di gedung majelis rendah di Naypyitaw untuk mengikuti sesi inaugurasi parlemen.
Pemilu Dikritik sebagai Pemilihan CacatSidang parlemen ini berlangsung setelah pemilihan umum yang digelar pada akhir Desember hingga Januari lalu.
Pemilihan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak yang menyebutnya sebagai "pemilihan cacat".
Para pengkritik menilai pemilihan umum itu hanya menjadi tipuan yang bertujuan memperkuat kekuasaan militer di Myanmar.
Pemilu juga dilaksanakan di tengah konflik bersenjata yang masih meluas di berbagai wilayah negara tersebut.
Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebelumnya telah dibubarkan oleh junta militer tiga tahun lalu.
Aung San Suu Kyi sendiri masih berada di dalam penjara sejak kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021.
Mantan Jenderal Pimpin Majelis RendahDalam sidang tersebut, ketua USDP sekaligus mantan jenderal Khin Yi terpilih sebagai ketua majelis rendah.
Sementara itu, mantan jenderal lainnya yang kini menjabat sebagai menteri informasi junta, Maung Maung Ohn, dipilih sebagai wakil ketua majelis rendah.
Dalam pidato pada hari pertama sidang, Khin Yi mengajak para anggota parlemen untuk membangun Myanmar.
"Saya mengajak seluruh anggota parlemen untuk bersama-sama membangun Myanmar," ungkapnya.
Amyotha Hluttaw atau majelis tinggi parlemen Myanmar dijadwalkan menggelar sidang pada Rabu, 18 Maret.
Mayoritas anggota majelis tinggi tersebut juga berasal dari kelompok pro-junta.
Setelah kedua majelis bersidang, parlemen akan menggelar sidang gabungan untuk memulai proses pemilihan presiden baru Myanmar.
Junta militer menyatakan pemerintahan baru akan diluncurkan pada awal April 2026.
Pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing diperkirakan kuat akan terpilih sebagai presiden baru Myanmar.
Myanmar sendiri sebagian besar berada di bawah kekuasaan militer sejak tahun 1962.
Pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pernah berkuasa pada periode 2016 hingga digulingkan dalam kudeta militer pada Februari 2021.
