jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI menyatakan sikap terkait wacana pemotongan gaji legislator demi menyelamatkan anggaran negara yang tertekan buntut meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.
Adapun, wacana memotong gaji anggota DPR dan kabinet demi efisiensi anggaran negara seperti diungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Sahroni Anggota DPR Pertama Desak Pengusutan Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Prabowo berkaca tindakan Pakistan yang melakukan penghematan dengan memotong gaji anggota kabinet dan parlemen.
Ketua fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji mengaku siap jika negara ingin memotong gaji anggota parlemen demi efisiensi anggaran.
BACA JUGA: Terkuak, Inilah Nama-nama Anggota DPR yang Usulkan Revisi UU KPK pada 2019
"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini sebuah ikhtiar simbolis bawa kami peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri," ujar legislator DPR RI itu melalui layanan pesan, Senin (16/3).
Menurut Sarmuji, pemerintah tentu memiliki kalkulasi mendalam sebelum berbicara efisiensi anggaran di pos tertentu demi menjaga keseimbangan APBN.
BACA JUGA: Anggota DPR Ini Tak Sepakat dengan Jokowi soal UU KPK
"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," ujarnya.
Senada dengan Sarmuji, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PAN Eddy Soeparno mengaku patuh dengan keputusan pemerintah terkait efisiensi anggaran.
"Kami manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kami tentu siap," ujar Eddy melalui layanan pesan, Senin.
Waketum PAN itu menyampaikan DPR juga setuju wacana work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja demi menghemat energi dan anggaran.
"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kami sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat di tengah tekanan global.
"Saya sangat mendukung usaha presiden mencari solusi untuk tetap menyejahterakan rakyat di tengah kondisi keuangan global yang sedang tidak menentu ini," kata dia melalui layanan pesan, Senin (16/3).
Namun, kata Sahroni, opsi memotong gaji harus dikaji dan didiskusikan secara matang, karena efisiensi upah berpotensi memunculkan efek turunan seperti rasuah.
"Namun, pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden, kepentingan rakyat adalah yang utama," kata Sekretaris Fraksi NasDem itu. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
