Jakarta (ANTARA) - Batas defisit anggaran sebesar tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) telah lama menjadi salah satu pilar utama disiplin fiskal Indonesia.
Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa defisit APBN tidak boleh melampaui tiga persen dari PDB, sementara rasio utang pemerintah dijaga maksimal 60 persen dari PDB. Aturan tersebut sejak awal dirancang sebagai mekanisme pengaman fiskal (fiscal safeguard) agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam koridor kehati-hatian.
Dalam praktiknya, aturan ini telah memberikan sinyal positif bagi kredibilitas fiskal Indonesia. Selama dua dekade terakhir, disiplin terhadap batas defisit tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat global. Lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dalam berbagai laporan fiskalnya sering menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang relatif disiplin dalam menjaga stabilitas fiskal.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, defisit APBN Indonesia secara konsisten berada di bawah tiga persen. Pada tahun 2018 misalnya, defisit tercatat sekitar 1,76 persen terhadap PDB, sementara pada 2019 berada di kisaran 2,2 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan dan kemampuan pembiayaan negara.
Namun, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak sepenuhnya bersifat kaku. Pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah secara temporer melonggarkan batas defisit melalui kebijakan luar biasa untuk merespons krisis kesehatan dan ekonomi. Defisit APBN bahkan sempat mencapai sekitar 6,1 persen dari PDB pada 2020 menurut data Kementerian Keuangan (2021). Meski demikian, pemerintah berhasil mengembalikan defisit ke bawah tiga persen pada tahun 2023, lebih cepat dari target semula.
Saat ini kondisi geopolitik dunia yang sedang dalam ketidakpastian akibat terjadinya perang di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah, juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri sehingga memicu kekhawatiran defisit melampaui batas tiga persen terhadap PDB. Untuk mengantisipasi skenario buruk tersebut, Menko Perekonomian mengajukan usulan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pondasi fiskal apabila defisit melampaui batas tiga persen.
Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, aturan fiskal bukan sekadar pembatas teknokratis, tetapi juga instrumen kebijakan yang fleksibel dalam menghadapi kondisi luar biasa. Inilah yang kemudian memunculkan kembali diskursus mengenai relevansi batas defisit tiga persen dalam konteks kebutuhan ekonomi saat ini yang dipicu adanya tekanan dari krisis geopolitik global.
Ruang kebijakan
Perdebatan mengenai batas defisit tiga persen sering kali muncul ketika kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi kebutuhan investasi yang besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, transformasi industri, hingga agenda transisi energi. Semua agenda tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.
Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2024, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 6 persen PDB setiap tahun untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah seringkali terbatas oleh rasio penerimaan pajak yang relatif rendah.
Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2024 menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran sekitar 10–11 persen terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai sekitar 34 persen PDB. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam, rasio pajak Indonesia masih relatif tertinggal.
Kondisi ini membuat pemerintah kerap berada pada dilema kebijakan. Di satu sisi, kebutuhan belanja negara meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ruang pembiayaan terbatas oleh kemampuan penerimaan negara serta batas defisit yang telah ditetapkan.
Dalam konteks inilah diskursus mengenai kemungkinan pelonggaran batas defisit kembali mencuat. Sebagian ekonom berpendapat bahwa aturan fiskal seharusnya bersifat lebih fleksibel agar pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa selama rasio utang pemerintah masih terkendali, defisit yang sedikit lebih besar masih dapat ditoleransi.
Sebagai perbandingan, banyak negara maju memiliki batas defisit yang lebih longgar. Di kawasan Uni Eropa misalnya, aturan fiskal dalam Maastricht Treaty memang menetapkan batas defisit tiga persen. Namun, dalam praktiknya, banyak negara yang melampaui batas tersebut ketika menghadapi tekanan ekonomi. Bahkan setelah pandemi, sejumlah negara Eropa melakukan penyesuaian terhadap kerangka aturan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap siklus ekonomi.
Di Amerika Serikat, batas defisit bahkan tidak diatur secara ketat dalam bentuk angka tertentu. Defisit fiskal negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir sering berada di atas lima persen PDB, namun tetap dapat dikelola karena didukung oleh kapasitas ekonomi yang besar serta kepercayaan pasar keuangan global.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan Indonesia. Struktur ekonomi, kedalaman pasar keuangan, serta tingkat kepercayaan investor terhadap negara berkembang tentu berbeda dengan negara maju.
Stabilitas ekonomi
Di tengah perdebatan tersebut, menjaga stabilitas ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama. Defisit fiskal yang terlalu besar dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari peningkatan beban utang hingga tekanan terhadap stabilitas makroekonomi.
Menurut laporan International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor 2024, negara dengan defisit fiskal tinggi cenderung menghadapi tekanan lebih besar terhadap biaya pinjaman pemerintah. Hal ini terjadi karena investor menilai adanya peningkatan risiko fiskal, sehingga menuntut imbal hasil obligasi yang lebih tinggi.
Bagi Indonesia, menjaga kredibilitas fiskal menjadi hal yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings, Moody’s, dan Standard & Poor’s dalam menilai risiko kredit suatu negara. Peringkat kredit tersebut memengaruhi persepsi investor internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemeringkat menempatkan disiplin fiskal sebagai salah satu faktor penting dalam penilaian mereka terhadap Indonesia. Bahkan perubahan outlook peringkat kredit sering kali dikaitkan dengan dinamika fiskal dan kondisi defisit anggaran.
Selain itu, defisit fiskal juga memiliki implikasi terhadap stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan. Defisit yang terlalu besar dapat mendorong peningkatan utang pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan beban pembayaran bunga dalam APBN. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan.
Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan keberlanjutan fiskal menjadi sangat penting.
Dalam konteks tersebut, batas defisit tiga persen sebenarnya dapat dipandang sebagai jangkar kebijakan fiskal (fiscal anchor). Keberadaan aturan ini membantu menjaga disiplin anggaran sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar keuangan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada pengelolaan fiskal yang prudent.
Namun demikian, diskursus mengenai batas defisit tetap penting untuk terus dilakukan. Perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan pembangunan yang semakin besar, serta dinamika geopolitik internasional menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai batas defisit tiga persen bukan semata-mata soal angka. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus memastikan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
Dengan demikian, menakar kembali diskursus batas defisit APBN tiga persen harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada analisis yang komprehensif. Selanjutnya, disiplin fiskal juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Namun pada saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus cukup fleksibel untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa depan.
*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa defisit APBN tidak boleh melampaui tiga persen dari PDB, sementara rasio utang pemerintah dijaga maksimal 60 persen dari PDB. Aturan tersebut sejak awal dirancang sebagai mekanisme pengaman fiskal (fiscal safeguard) agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam koridor kehati-hatian.
Dalam praktiknya, aturan ini telah memberikan sinyal positif bagi kredibilitas fiskal Indonesia. Selama dua dekade terakhir, disiplin terhadap batas defisit tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat global. Lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dalam berbagai laporan fiskalnya sering menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang relatif disiplin dalam menjaga stabilitas fiskal.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, defisit APBN Indonesia secara konsisten berada di bawah tiga persen. Pada tahun 2018 misalnya, defisit tercatat sekitar 1,76 persen terhadap PDB, sementara pada 2019 berada di kisaran 2,2 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan dan kemampuan pembiayaan negara.
Namun, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak sepenuhnya bersifat kaku. Pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah secara temporer melonggarkan batas defisit melalui kebijakan luar biasa untuk merespons krisis kesehatan dan ekonomi. Defisit APBN bahkan sempat mencapai sekitar 6,1 persen dari PDB pada 2020 menurut data Kementerian Keuangan (2021). Meski demikian, pemerintah berhasil mengembalikan defisit ke bawah tiga persen pada tahun 2023, lebih cepat dari target semula.
Saat ini kondisi geopolitik dunia yang sedang dalam ketidakpastian akibat terjadinya perang di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah, juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri sehingga memicu kekhawatiran defisit melampaui batas tiga persen terhadap PDB. Untuk mengantisipasi skenario buruk tersebut, Menko Perekonomian mengajukan usulan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pondasi fiskal apabila defisit melampaui batas tiga persen.
Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, aturan fiskal bukan sekadar pembatas teknokratis, tetapi juga instrumen kebijakan yang fleksibel dalam menghadapi kondisi luar biasa. Inilah yang kemudian memunculkan kembali diskursus mengenai relevansi batas defisit tiga persen dalam konteks kebutuhan ekonomi saat ini yang dipicu adanya tekanan dari krisis geopolitik global.
Ruang kebijakan
Perdebatan mengenai batas defisit tiga persen sering kali muncul ketika kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi kebutuhan investasi yang besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, transformasi industri, hingga agenda transisi energi. Semua agenda tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.
Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2024, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 6 persen PDB setiap tahun untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah seringkali terbatas oleh rasio penerimaan pajak yang relatif rendah.
Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2024 menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran sekitar 10–11 persen terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai sekitar 34 persen PDB. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam, rasio pajak Indonesia masih relatif tertinggal.
Kondisi ini membuat pemerintah kerap berada pada dilema kebijakan. Di satu sisi, kebutuhan belanja negara meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ruang pembiayaan terbatas oleh kemampuan penerimaan negara serta batas defisit yang telah ditetapkan.
Dalam konteks inilah diskursus mengenai kemungkinan pelonggaran batas defisit kembali mencuat. Sebagian ekonom berpendapat bahwa aturan fiskal seharusnya bersifat lebih fleksibel agar pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa selama rasio utang pemerintah masih terkendali, defisit yang sedikit lebih besar masih dapat ditoleransi.
Sebagai perbandingan, banyak negara maju memiliki batas defisit yang lebih longgar. Di kawasan Uni Eropa misalnya, aturan fiskal dalam Maastricht Treaty memang menetapkan batas defisit tiga persen. Namun, dalam praktiknya, banyak negara yang melampaui batas tersebut ketika menghadapi tekanan ekonomi. Bahkan setelah pandemi, sejumlah negara Eropa melakukan penyesuaian terhadap kerangka aturan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap siklus ekonomi.
Di Amerika Serikat, batas defisit bahkan tidak diatur secara ketat dalam bentuk angka tertentu. Defisit fiskal negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir sering berada di atas lima persen PDB, namun tetap dapat dikelola karena didukung oleh kapasitas ekonomi yang besar serta kepercayaan pasar keuangan global.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan Indonesia. Struktur ekonomi, kedalaman pasar keuangan, serta tingkat kepercayaan investor terhadap negara berkembang tentu berbeda dengan negara maju.
Stabilitas ekonomi
Di tengah perdebatan tersebut, menjaga stabilitas ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama. Defisit fiskal yang terlalu besar dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari peningkatan beban utang hingga tekanan terhadap stabilitas makroekonomi.
Menurut laporan International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor 2024, negara dengan defisit fiskal tinggi cenderung menghadapi tekanan lebih besar terhadap biaya pinjaman pemerintah. Hal ini terjadi karena investor menilai adanya peningkatan risiko fiskal, sehingga menuntut imbal hasil obligasi yang lebih tinggi.
Bagi Indonesia, menjaga kredibilitas fiskal menjadi hal yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings, Moody’s, dan Standard & Poor’s dalam menilai risiko kredit suatu negara. Peringkat kredit tersebut memengaruhi persepsi investor internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemeringkat menempatkan disiplin fiskal sebagai salah satu faktor penting dalam penilaian mereka terhadap Indonesia. Bahkan perubahan outlook peringkat kredit sering kali dikaitkan dengan dinamika fiskal dan kondisi defisit anggaran.
Selain itu, defisit fiskal juga memiliki implikasi terhadap stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan. Defisit yang terlalu besar dapat mendorong peningkatan utang pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan beban pembayaran bunga dalam APBN. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan.
Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan keberlanjutan fiskal menjadi sangat penting.
Dalam konteks tersebut, batas defisit tiga persen sebenarnya dapat dipandang sebagai jangkar kebijakan fiskal (fiscal anchor). Keberadaan aturan ini membantu menjaga disiplin anggaran sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar keuangan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada pengelolaan fiskal yang prudent.
Namun demikian, diskursus mengenai batas defisit tetap penting untuk terus dilakukan. Perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan pembangunan yang semakin besar, serta dinamika geopolitik internasional menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai batas defisit tiga persen bukan semata-mata soal angka. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus memastikan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
Dengan demikian, menakar kembali diskursus batas defisit APBN tiga persen harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada analisis yang komprehensif. Selanjutnya, disiplin fiskal juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Namun pada saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus cukup fleksibel untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa depan.
*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
