Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan 26 unit rumah hasil program bedah rumah yang dikerjakan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BAZNAS (BAZIS), BUMD, BUMN, dan pihak swasta.
Penyerahan dilakukan di salah satu rumah penerima bantuan di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Pramono mengatakan puluhan rumah tersebut tersebar di sejumlah wilayah Jakarta.
Rinciannya yakni 10 unit di Jakarta Pusat, 11 unit di Jakarta Selatan, 1 unit di Jakarta Utara, serta 4 unit lainnya di Jakarta Barat.
“Secara resmi hari ini ada penyerahan 26 rumah,” kata Pramono dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, setiap unit rumah dalam program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 juta hingga Rp 55 juta.
Proses renovasi juga relatif cepat karena rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu.
“Anggaran yang dibutuhkan antara Rp 50 sampai dengan Rp 55 juta dan terselesaikan selama tiga minggu,” ujarnya.
Ngekos Selama Proses Renovasi
Selama proses renovasi berlangsung, pemilik rumah sementara dipindahkan ke tempat tinggal sementara.
Biaya kos selama tiga minggu tersebut ditanggung oleh BAZNAS (BAZIS).
Pramono menyebut dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari penghimpunan dana masyarakat melalui BAZNAS (BAZIS).
Oleh karena itu, ia mendorong agar program bedah rumah terus diperbanyak agar dana yang terkumpul dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga kurang mampu.
“Supaya dana yang terkumpul dari BAZNAS (BAZIS) itu betul-betul termanfaatkan untuk masyarakat atau rakyat yang kurang beruntung,” kata Pram.
Program bedah rumah ini melibatkan sejumlah pihak. Dari BUMD, terdapat PAM Jaya dan Dharma Jaya.
Sementara dari BUMN ada Pertamina dan Pegadaian. Program tersebut juga didukung oleh pihak swasta seperti Toko Marine dan PT Malahayati.
Ketua Baznas DKI Jakarta, Akhmad Abu Bakar, menambahkan, warga yang ingin mengajukan bantuan bedah rumah dapat melapor terlebih dahulu kepada RT/RW setempat.
Selanjutnya usulan tersebut diteruskan ke kelurahan hingga ke kepala pelaksana wilayah untuk diverifikasi.
“Bagi masyarakat itu melapor kepada RT/RW, kemudian sampai ke kelurahan. Nah, nanti kelurahan akan melaporkan melalui Kepala Pelaksana Wilayah masing-masing,” ujarnya.
