Sleman, tvOnenews.com - Jalan tol Yogya - Solo segmen Purwomartani - Prambanan resmi dibuka untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran 2026.
Pembukaan jalur tol tersebut diawali dengan prosesi flag off atau pelepasan kendaraan pertama oleh aparat kepolisian bersama pihak pengelola jalan tol, Senin (16/3/2026).
Jalan tol yang difungsional sepanjang 12 kilometer (km) ini menjadi alternatif bagi pemudik menuju wilayah perbatasan Jawa Tengah.
Dengan dibukanya ruas jalan tol tersebut, waktu yang ditempuh pemudik lebih singkat dengan kecepatan batas maksimal 40 km/jam.
"Mungkin waktu tempuhnya sekitar 10 menit dari Purwomartani sampai Prambanan. Jadi ada penghematan, bila dibandingkan lewat jalan arteri Yogya - Solo bisa 30 menit sampai 40 menit," kata Rudy Hardiansyah, Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo kepada awak media seusai prosesi flag off.
Adapun, Gerbang Tol (GT) Purwomartani dioperasionalkan mulai 16 - 29 maret 2026 pukul 06.00 - 18.00 WIB khusus golongan satu non-bus. Pembatasan kendaraan tersebut mempertimbangkan kondisi jalan tol yang belum selesai sempurna 100 persen.
"Memang ada hal-hal yang harus dibatasi untuk memastikan keselamatan pengguna jalan," ucapnya.
Sementara ini, pengelola jalan tol Yogya - Solo hanya membuka tiga gardu serta menyediakan enam mobile reader (MR) untuk membantu apabila terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi.
Pihaknya juga belum mematok tarif masuk untuk pengguna jalan yang melintas di ruas jalan tol ini.
"Selama fungsional ini, memang belum bertarif, tapi pengguna jalan tetap harus melakukan tapping karena menyangkut sistem transaksi tertutup kita," tutur Rudy.
Berdasarkan data dari Smart Province DIY hingga pukul 07.00 WIB, tercatat kendaraan yang melintas di GT Purwomartani sebanyak 259 kendaraan.
Ke depan, GT Purwomartani tidak menutup kemungkinan dibuka secara situasional bila terjadi kepadatan kendaraan. Pihak pengelola tol selalu berkoordinasi dengan kepolisian maupun dinas perhubungan untuk kondisi-kondisi yang ada di lapangan.
"Kalau ada perkembangan itu diskresi kepolisian untuk menentukan arah kebijakan manajemen lalu lintasnya akan seperti apa," pungkasnya. (scp/buz)
