Jusuf Kalla (JK) mengingatkan adanya risiko besar, seperti utang negara meningkat, apabila defisit dalam APBN diperlebar lebih dari 3 persen.
IDXChannel - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan adanya risiko besar apabila defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlebar lebih dari 3 persen.
Menurutnya, semakin besar defisit APBN maka beban pembayaran cicilan utang dan bunga juga akan meningkat. Kondisi itu berpotensi membuat porsi utang terhadap anggaran semakin besar dan dapat membahayakan keberlanjutan fiskal nasional.
"Makin besar defisit juga itu ada risikonya nanti, bahwa pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi persentase utang kepada anggaran itu makin besar. Kalau utang makin besar, bisa maksimum kan 40 persen, bisa mencapai 50 persen, dan itu sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup," kata JK, Minggu (15/3/2026) malam.
Meski demikian, ia menilai dalam kondisi ekonomi saat ini pemerintah sulit menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, terutama jika harga minyak dunia naik sehingga subsidi energi ikut meningkat.
JK menilai kenaikan harga minyak dan beban subsidi akan membuat defisit semakin melebar. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas.
"Begitu defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan makin kecil. Itu harus diperbaiki," lanjutnya.
Selain menyoroti risiko utang, JK juga menyinggung penurunan alokasi transfer anggaran ke daerah. Ia menyebut porsi transfer ke daerah yang sebelumnya mencapai sekitar 30 persen dari total pengeluaran pemerintah kini tinggal sekitar 17 persen.
Menurutnya, penurunan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan daerah, terutama karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
JK menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memberi perhatian lebih terhadap kondisi fiskal daerah karena daerah merupakan bagian penting dari kekuatan negara secara keseluruhan.
"Dulu 30 persen daripada seluruh pengeluaran. Hari ini anggaran sekarang sisa 17 persen ke daerah. Jadi nanti infrastruktur daerah akan berbahaya, akan terjadi penurunan kualitasnya, dan juga pendidikan. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa daerah itu adalah kumpulan daripada negara," tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
