Beragam spekulasi bermunculan dalam perbincangan tentang dampak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dari soal kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga ketahanan keuangan pemerintah yang tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama potensi terjadinya lonjakan defisit.
Tentu spekulasi itu bukan omong kosong, mengingat 10 hari setelah rudal Amerika dan Israel membombardir Iran, persisnya 9 Maret 2026, harga minyak mentah langsung melonjak ke posisi US$116 per barel, sementara sehari sebelum perang, 27 Februari 2026, penyedia data Trading Economics mencatat harganya masih sekitar US$67 per barel.
Harap maklum, patokan harga minyak dalam APBN ditetapkan sebesar US$70 per barel. Jika realisasi harganya di atas itu, pemerintah harus nombok alias menyiapkan anggaran tambahan yang tak sedikit, yakni selisih harga patokan dan harga pasar dikalikan jumlah minyak mentah yang dibeli dari pasar impor. Kalau tidak mampu, pilihannya adalah mengurangi subsidi BBM atau energi secara keseluruhan yang berimplikasi terhadap kenaikan harga.
Soal tambahan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan sudah membuat analisis sensitivitas keuangan pemerintah atau APBN terhadap kenaikan harga minyak mentah. Hasilnya: setiap ada kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price, ICP) US$1 per barel, defisit anggaran akan bertambah Rp6,8 triliun.
Tambahan defisit itu, terutama harus menambal anggaran BBM. Selain subsidi ada biaya kompensasi, yakni dana yang dibayarkan ke dunia usaha, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) untuk BBM, sebagai pengganti selisih antara harga keekonomian dengan harga jual ke konsumen akhir yang ditetapkan pemerintah.
Begitulah beban tambahan yang harus dipikirkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: ujungnya adalah menjaga daya tahan APBN agar defisit berada di batas aman, yakni maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kalkulasi Batas Aman Anggaran
Peristiwa nyaris serupa dengan yang terjadi sekarang adalah saat Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Harga minyak mentah di pasar internasional mencapai posisi tertinggi, yakni sekitar US$119,8 per barel saat perang memasuki bulan keempat. Setelah itu harganya terus melandai hingga kembali ke titik normal—di bawah harga sebelum perang meletus—setelah usia perang mencapai 6-7 bulan.
Mengacu pada perilaku harga minyak dalam merespons dampak perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022, NEXT Indonesia Center membuat simulasi sederhana terkait daya tahan APBN saat ini. Sejumlah indikator yang dijadikan acuan, misalnya: perang terjadi selama enam bulan, kenaikan harga minyak dalam kurun waktu itu –dihitung harian– rata-rata naik 21,66%.
Dengan skenario tersebut, maka kenaikan harga minyak mentah Indonesia dalam enam bulan perang AS-Israel dengan Iran akan ada di posisi US$85,2 per barel.
Dengan asumsi itu, maka defisit anggaran diperkirakan sekitar Rp740,7 triliun atau 2,88% –bertambah Rp51,5 triliun dari asumsi awal– lebih tinggi dari rencana awal pemerintah yang 2,68% terhadap PDB. Tentu simulasi tersebut mengandaikan indikator lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus.
Penambahan defisit tersebut merupakan selisih antara kenaikan penerimaan akibat kenaikan harga minyak dengan penambahan belanja pemerintah yang melambung. Rinciannya: ada potensi kenaikan pada penerimaan negara sekitar Rp26,5 triliun, tetapi pengeluaran pemerintah butuh tambahan Rp78,0 triliun. Dengan demikian, defisit APBN bertambah Rpp51,5 triliun.
Hasil kalkulasi dampak kenaikan harga minyak akibat perang terhadap APBN yang menggunakan acuan kondisi perang tahun 2022 itu mengisyaratkan bahwa kondisi anggaran masih aman. Keuangan negara relatif memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak kali ini. Apalagi jika perangnya tidak sampai enam bulan.
Kendati demikian, ceritanya bisa jadi berbeda sekiranya rata-rata kenaikan harga minyak selama enam bulan perang, walaupun saat ini baru berjalan bulan pertama, mencapai rata-rata 35%. Jika ini yang terjadi, maka defisit akan sampai puncaknya, yakni 3%.
Rasanya situasi itu sulit terjadi. Harga minyak yang sempat mengalami shock hingga menyentuh US$116 per barel sudah melandai ke bawah US$100 per barel.
Beragam Jalan Keluar
Dengan kalkulasi APBN yang masih memiliki daya tahan sangat baik terhadap gejolak harga minyak, tentu tidak elok sekiranya sudah mulai ada pemikiran untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menurunkan beban anggaran. Sebaiknya lupakan sejenak soal itu, karena kalau dilakukan tergesa-gesa, dampaknya akan semakin liar.
Perlu diingat juga, harga BBM bersubsidi bermerek Pertalite pertama kali dibanderol Rp10 ribu per liter, terjadi pada awal September 2022. Jadi, Pertalite termasuk korban perang Rusia-Ukraina, yang pada akhirnya mendongkrak inflasi hingga di atas 5%. Urusannya akan semakin semrawut.
Masih ada beberapa pilihan pantas yang bisa diambil untuk mendukung daya tahan APBN. Untuk jangka pendek, setidaknya ada dua jalur.
Pertama, bisa belajar pada tahun lalu, saat keluar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut menargetkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp306,7 triliun. Kali ini bahkan kebutuhannya tidak perlu sebesar itu. Sepertiganya saja sudah lebih dari cukup.
Apalagi, kalau melihat postur belanja negara, masih ada yang bisa diirit. Misalnya, belanja barang dan jasa pada APBN 2026 bertambah Rp141,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dipangkas separuhnya saja, program prioritas tetap berjalan, rasa cemas kenaikan defisit anggaran atau pengurangan subsidi serta-merta akan menguap.
Kedua, efisiensi subsidi energi. Selama ini, subsidi energi, dari BBM, elpiji, hingga listrik masih jauh dari efisien. Penyebabnya, penyaluran yang salah sasaran lantaran kelompok masyarakat yang tidak berhak justru turut menikmatinya, termasuk masyarakat dari kelompok terkaya.
Coba tengok data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil kalkulasi dari data tersebut, ada potensi subsidi elpiji yang salah sasaran senilai Rp44,8 triliun. Kemudian, salah sasaran kompensasi (asumsi sama dengan tahun 2024) dan subsidi BBM sekitar Rp88,7 triliun. Secara keseluruhan, jadi sekitar Rp133,5 triliun.
Kemampuan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan mengefisienkan penyaluran subsidi energi berpeluang membuat likuiditas anggaran makin longgar. Pelaksanaan inisiatif ini jika berminat, tentu bisa segera walaupun dengan konsekuensi muncul kritik terutama dari kelas menengah yang masih menikmati barang bersubsidi.
Untuk jangka menengah dan panjang, Kementerian Keuangan bisa tengok pengelolaan anggaran pemerintah Singapura. Negara tersebut menghitung pengembalian investasi dari pengelolaan aset negara sebagai bagian dari penerimaan, yang boleh dibelanjakan separuhnya.
Singapura menyebut akun itu dengan nama Net Investment Return Contribution (NIRC). Kementerian Keuangan Singapura, dalam situs informasinya menyampaikan bahwa kontribusi NIRC sekitar 20% terhadap penerimaan atau belanja pemerintah. Dana dalam kantong NIRC merupakan hasil pengelolaan aset negara yang digarap Sovereign Wealth Fund (SWF) Singapura: Temasek dan GIC, serta bank sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore, MAS).
Tentu tidak mesti sama persis. Namun, meminta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan aset negara, seperti Presiden Prabowo Subianto yang mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meningkatkan profitabilitas BUMN menjadi sangat wajar.
Saat ini posisi anggaran memang masih tampak tegar menghadapi lonjakan harga minyak. Tapi ke depan, seiring kebutuhan pendanaan untuk berbagai program strategis pemerintah maupun potensi terjadinya peristiwa tak terduga, mencari ruang penerimaan baru bagi APBN sangat penting. Eling Lan Waspada, begitu kira-kira kalau mengutip peringatan dari Presiden yang diucapkan dalam pidato peringatan “Satu Tahun Danantara” beberapa waktu lalu.
