Prabowo Kaji WFH Demi Antisipasi Krisis BBM, Ekonom Nilai Rasional

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mulai mengkaji penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan pengurangan hari kerja demi menghemat penggunaan BBM. Ekonom menilai upaya tersebut cukup rasional.

Langkah itu mulai menjadi perhatian seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).

Adapun, harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.

Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema WFH atau hari kerja bisa diberlakukan untuk aparatur negeri sipil (ASN).

"Logikanya sederhana, kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah. 

Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global.

Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu. Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan. 

Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. Oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar. 

Di sisi lain, kalau diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, kebijakan ini juga berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.

"Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi," imbuh Yusuf.

Dia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau kembali berbagai belanja yang tidak mendesak, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga. 

"Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran," kata Yusuf.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH sah-sah saja. Asalkan, ada bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang. 

Bhima menekankan bahwa yang harus dihindari itu pembatasan penggunaan BBM di SPBU. Sebab, hal itu bisa timbulkan penimbunan dan panic buying. 

"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima. 

Dia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon transportasi publik hingga Rp1. Dengan begitu, konsumsi BBM kendaraan pribadi berkurang. 

Selain itu, jalur-jalur sepeda di normalisasi kembali. Sebab, itu juga di masyarakat urban sangat berpengaruh ke perilaku.

"Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas," kata Bhima.

Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada harga pangan.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi. 

Kepala Negara menekankan bahwa penghematan konsumsi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa melakukan langkah pengendalian dan antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan. 

“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil beberapa negara dalam menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Pakistan yang menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat. 

“Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya.