Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kinerja pasar modal di Kalimantan Selatan mencatat nilai transaksi saham sebesar Rp3,62 triliun hingga Desember 2025.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo menyatakan peningkatan aktivitas pasar modal tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor saham di daerah yang mencapai 497.131 Single Investor Identification (SID).
"Penyaluran pembiayaan modal ventura juga tercatat tumbuh 0,08% (year-on-year/yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp97 miliar. Selain itu, aset bersih dana pensiun tumbuh 10,12% (yoy) menjadi Rp377 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/3/2026).
Dia menambahkan, instrumen reksa dana turut menunjukkan perkembangan positif dengan nilai penjualan mencapai Rp0,715 triliun, sementara jumlah investor reksa dana terus meningkat dengan total 995.860 SID di Kalimantan Selatan.
Pada sektor pinjaman daring (pinjol), outstanding pembiayaan pada Agustus 2025 meningkat signifikan sebesar 31,13% (yoy) menjadi Rp1,026 triliun dengan tingkat risiko kredit agregat (TWP90) sebesar 2,26 persen.
Di sisi lain, industri pergadaian pada Mei 2025 juga mencatat pertumbuhan 61,59% (yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp912 miliar.
Baca Juga
- Kalsel Janjikan Jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu Lebih 'Mulus' Jelang Lebaran
- Pelabuhan Mekar Putih di Kalsel Dapat Lampu Hijau Masuk Pelabuhan Nasional
- Pemprov Kalsel Kebut Pengembangan KEK Mekar Putih agar Masuk PSN
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Februari 2026, OJK telah melaksanakan 11 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 1.063 peserta dengan materi mengenai pengenalan OJK, produk lembaga jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Dalam layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tercatat sebanyak 3.489 permintaan layanan telah diproses sejak Januari hingga Februari 2026, dengan 66,3% di antaranya merupakan layanan walk-in.
Sementara itu, dari sisi perlindungan konsumen, pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending sebesar 41,24%, disusul bank umum 28,81%, dan perusahaan pembiayaan 25,99%.
Lebih jauh, sektor fintech peer-to-peer lending justru menjadi sumber pengaduan konsumen terbesar dengan 41,24% dari total 177 kasus yang diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Adapun, Agus menuturkan bahwa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK akan terus memperluas akses keuangan masyarakat melalui berbagai program strategis.
Menurutnya, program TPAKD tahun 2026 difokuskan pada lima program utama yaitu Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah perdesaan, Ekosistem Bank Sampah, serta product/business matching.
"OJK Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.
