Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) menegaskan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat daerah menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap.
Ia mengaku prihatin atas kasus yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Berbicara di Semarang pada Minggu (15/3/2026), Luthfi mengatakan bahwa isu integritas sudah berulang kali ia tekankan kepada para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Luthfi menanggapi OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap.
Menurut Ahmad Luthfi, pesan tentang pentingnya menjaga integritas telah disampaikan secara berkala kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga ASN di Jawa Tengah. Karena itu, ia menyayangkan masih adanya pejabat yang tersangkut kasus korupsi.
Dilansir dari Antara, Luthfi juga menyinggung bahwa sebelumnya dua kepala daerah di Jawa Tengah telah lebih dulu terjerat kasus serupa, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peringatan serius bagi seluruh pejabat publik di daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Program tersebut dijalankan melalui koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) yang melibatkan kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” ujarnya.
Di sisi lain, Luthfi meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tetap fokus menjalankan pelayanan publik meskipun kepala daerahnya tersangkut proses hukum. Ia menekankan pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu, terutama menjelang periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.
Pemerintah daerah, kata Luthfi, saat ini tengah mempersiapkan berbagai layanan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur panjang tersebut.
Sebelumnya, KPK pada 13 Maret 2026 mengumumkan operasi tangkap tangan terhadap Syamsul Auliya Rachman Bupati Cilacap bersama 26 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah.
Sehari kemudian, 14 Maret 2026, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardoo Sekretaris Daerah Cilacap sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2025–2026.
Dalam perkara ini, Syamsul diduga menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta. Rinciannya, sekitar Rp515 juta direncanakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, sementara sisanya disebut untuk kepentingan pribadi.
Namun, sebelum target tersebut tercapai, KPK lebih dulu melakukan OTT dan menemukan uang yang telah terkumpul sebesar Rp610 juta. (ant/saf/ham)
