jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons soal Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).
Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jateng ini mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati Sudewo dan Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq.
BACA JUGA: Bupati Cilacap Syamsul Peras Anak Buah untuk THR Polisi hingga Jaksa
Gubernur Luthfi menyatakan telah berulang kali menekankan integritas kepada pejabat. "Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Luthfi di Semarang, Minggu (15/3), menanggapi OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Luthfi mengatakan bahwa jajaran kepala daerah, wakil kada, dan aparatur sipil negara (ASN) telah berulang ditekankan soal pentingnya menjaga integritas.
BACA JUGA: OTT KPK, Pak Marno Sempat Menghubungi Sekda Cilacap, tetapi Tidak Dijawab
Terlebih lagi, ujar Luthfi, Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemprov Jateng bekerja sama koordinasi-supervisi dan pencegahan (korsupgah) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.
BACA JUGA: KPK OTT Bupati Cilacap, Sita Uang Tunai
Tak hanya itu, saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.
Terkait proses hukum yang dilakukan KPK terhadap bupati Cilacap, Luthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, dia juga kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wali kota, para wakilnya dan ASN.
"Ini pelajaran bagi kami semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan," katanya.
Perbuatan yang dimaksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus. "Clean governance dan good governance itu harus menjadi napas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya," lanjutnya.
Luthfi meminta kepada jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sebab saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik Lebaran 2026.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.
Pada 14 Maret 2026, KPK mengumumkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, tahun anggaran 2025-2026.
AUL menargetkan dapat Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forkopimda Kabupaten Cilacap, serta sisanya untuk kepentingan pribadi, namun baru meraih Rp610 juta sebelum ditangkap KPK. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
