Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 pada dua bulan pertama dinilai mendapatkan tekanan berlapis dari sisi pembayaran bunga utang hingga kenaikan harga minyak sehingga memicu tingginya anggaran subsidi.
Sampai dengan Februari 2026, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp211,5 triliun. Dari total belanja pemerintah pusat itu, 28,8% atau senilai Rp99,8 triliun di antaranya diestimasikan untuk membayar bunga utang.
Estimasi tersebut didapatkan dari selisih antara defisit APBN yakni Rp135,7 triliun (0,53% dari PDB) dan keseimbangan primer Rp35,9 triliun.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai besarnya pembayaran bunga utang itu patut menjadi perhatian. Sebab, setelah bunga utang diperhitungkan dalam belanja pemerintah, tekanan pada anggaran langsung melebar cukup tajam.
"Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi manuver belanja pemerintah ke depan, tetapi belum sampai membuat APBN kehilangan daya dorong," terang Josua kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).
Josua memandang bahwa besarnya pembayaran bunga utang yang wajib itu memiliki konsekuensi yang jelas. Kendati diiring dengan penerimaan yang tumbuh double digits, pemerintah dinilai harus tetap selektif dalam memilih belanja yang benar-benar memberikan dorongan terbesar ke kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan daya beli.
Sebab, ruang belanja bebas pemerintah semakin menyempit. Gejolak harga minyak diperkirakan memberi tekanan berlapis ke APBN melalui jalur belanja subsidi dan kompensasi.
Menurut Josua, beban bunga utang yang besar bisa memperburuk ruang fiskal pemerintah apabila harga minyak naik ke kisaran US$90 sampai US$100 per barel. Ini berpeluang terjadi apabila lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz terus terganggu akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
"Bila kondisi itu terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil SBN, maka ruang APBN akan tertekan dua kali: pertama oleh bunga utang yang mahal, kedua oleh subsidi energi yang membengkak. Dalam keadaan seperti itu, APBN akan lebih banyak berperan sebagai penahan guncangan daripada sebagai pendorong pertumbuhan yang kuat," tuturnya.
Kunci untuk berhasil melewati masa sulit ini setidaknya ada tiga. Penerimaan yang kuat, pembiayaan yang dijaga dengan hati-hati, dan pengelolaan kas yang tetap rapi. Akan tetapi, pemerintah akan makin dipaksa memprioritaskan belanja yang paling produktif bilamana biaya utang dan belanja subsidi meningkat.
"Jadi inti persoalannya bukan hanya besar kecilnya bunga utang, melainkan apakah pemerintah mampu menjaga agar belanja produktif tetap lebih dominan daripada belanja yang sekadar wajib dibayar," pungkasnya.
