IMM Desak Transparansi Penyelidikan Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

Pantau - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendesak aparat penegak hukum mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP IMM Bidang Hukum dan HAM Muhammad Habibi.

Habibi menilai keterbukaan dalam proses penyidikan penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia menyatakan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui secara jelas motif dan latar belakang tindakan kriminal tersebut.

Habibi menyampaikan perhatian publik terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus cukup besar.

Ia menilai proses penanganan perkara tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan keterbukaan informasi dalam penyidikan merupakan bagian dari komitmen negara dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Habibi menilai tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk kekerasan yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat.

Ia menyatakan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Habibi menegaskan perbedaan pandangan terhadap isu kebijakan publik tidak boleh dibungkam melalui tindakan kriminal.

Ia menilai negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kebebasan berpendapat tetap terjamin.

DPP IMM juga meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan perhatian serius terhadap kondisi korban.

Pemerintah diminta memastikan adanya upaya pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Upaya tersebut meliputi dukungan terhadap pemulihan fisik maupun psikologis Andrie Yunus.

Habibi menilai negara tidak cukup hanya mengecam peristiwa tersebut.

Ia menegaskan negara harus hadir secara nyata dengan memastikan seluruh kebutuhan pemulihan korban terpenuhi.

DPP IMM berharap proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga perlindungan terhadap kebebasan sipil di Indonesia.