JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menarget sejumlah daerah khusus dalam melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).
“Sebetulnya, tidak ada, kita tidak interest ke satu daerah. Yang kita interest itu adalah kepada oknum-oknum ya. Oknum-oknum kepala daerah yang memang ada laporannya ke kita,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Dalam beberapa waktu terakhir, pejabat negara yang terjaring OTT banyak yang berasal dari Jawa Tengah.
Baca juga: KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Perlu Lagi Beri THR Tambahan ke Forkopimda
Terbaru Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang ditangkap, pada Jumat (13/3/2026).
Lalu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan TA 2023-2026, pada Rabu (4/3/2026).
Adapun, Bupati Pati, Sudewo yang terjaring OTT pada Selasa (20/1/2026), terkait kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Asep mengatakan, KPK tidak hanya melakukan OTT di wilayah Jawa Tengah, tapi juga di wilayah lain.
Baca juga: Usai OTT Bupati Cilacap, KPK Ingatkan Pejabat Tak Korupsi Saat Lebaran
Misalnya, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong periode 2025-2026, pada Rabu (11/3/2026).
Fikri terjaring OTT KPK pada Senin (9/3/2026) malam.
Asep menyinggung peringatan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait maraknya bupati di daerahnya yang terkena OTT.
“Apalagi sudah diperingatkan oleh Pak Gubernurnya gitu ya. Diperingatkan, sama kita, sama SE enggak dengar, peringatkan Pak Gubernurnya juga enggak dengar,” imbuh Asep.
Baca juga: KPK Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
Karena peringatan tidak didengar, tindakan melawan hukum tetap dilakukan sehingga ada laporan masyarakat yang masuk.
KPK lantas memproses laporan yang ada.
“Jadi, tidak ada tendensi ke wilayah manapun, tapi kami akan hadir untuk melakukan penindakan jika kepala daerah itu memang melakukan tindak-tindak korupsi,” tegas Asep.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
