Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.
Esther Sri Astuti Direktur Eksekutif Indef menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melampaui batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Saat ini, rupiah berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.
“Beban anggaran akan meningkat karena banyak komponen belanja negara menggunakan denominasi dolar AS. Ini juga membatasi ruang fiskal untuk program pembangunan,” kata Esther dilansir dari Antara, Sabtu (14/3/2026).
Dia menambahkan, harga minyak yang kini menembus 100 dolar AS per barel juga jauh berbeda dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel, sehingga menambah tekanan pada anggaran negara.
Meski begitu, Esther menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk menjaga ketahanan ekonomi dengan sejumlah strategi.
Pertama, alokasi belanja negara perlu difokuskan pada kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara, sementara belanja konsumtif sebaiknya dikurangi.
Kedua, pemerintah didorong memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa, guna memenuhi kebutuhan dolar AS, terutama untuk pembayaran utang luar negeri dan transaksi internasional.
Ketiga, strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah pada setiap transaksi dolar AS perlu diperkuat untuk meminimalkan dampak pelemahan mata uang terhadap kewajiban pembayaran luar negeri.
Selain itu, Esther menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak domestik serta pengembangan energi baru dan terbarukan seperti tenaga air, surya, dan angin.
“Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada energi fosil dan beri insentif lebih banyak,” ujarnya.
Prabowo Subianto Presiden RI sebelumnya mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ketidakpastian global, termasuk konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah antisipasi dan mengkaji opsi penghematan.
“Kita berharap skenario terburuk tidak terjadi, tetapi kita tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek,” tegas Prabowo. (ant/saf/iss)
