JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi II DPR RI mendukung rencana pemerintah yang mau mempertimbangkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) demi penghematan anggaran di tengah konflik Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan, kebijakan tersebut jangan sampai mengganggu pelayanan publik.
Baca juga: Prabowo Dorong Penghematan Imbas Konflik Timur Tengah, Pertimbangkan WFH ASN
"Dan yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik," kata Rifqi saat dihubungi, Sabtu (14/3/2026).
Jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan WFH ASN, ia meminta agar setiap kementerian/lembaga memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas.
Menurut Rifqi, KPI yang jelas diperlukan agar setiap pekerjaan yang ada tetap terselesaikan dengan baik.
"Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya," tuturnya.
Sepanjang dua hal itu dilakukan, Rifqi menegaskan, Komisi II DPR sangat memberi dukungan dan memakluminya.
Sebab, ia mengatakan, rencana ini dimaksudkan untuk melakukan penghematan atau efisiensi terhadap biaya operasional birokrasi dan ASN kita agar fluktuasi dan kontraksi APBN akibat adanya konflik Timur Tengah.
Baca juga: Menteri Imigrasi: WNA Terdampak Konflik Timur Tengah Bisa Tinggal Sementara di Bali
"Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik," lanjut dia.
Selain itu, ia menekankan pemerintah harus memastikan bahwa postur APBN juga terus berpihak kepada rakyat.
Misalnya dengan subsidi-subsidi seperti yang selama ini diberikan kepada masyarakat baik subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi di bidang sosial.
"Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini," ucap Rifqi.
Baca juga: Lebih 6.000 WNI Tertahan akibat Konflik Timur Tengah Bakal Kembali ke Tanah Air Secara Bertahap
Opsi langkah penghematanSebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan menyusul konflik yang terjadi di Timur Tengah pasca Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Hal ini disampaikan Prabowo usai menjelaskan langkah Pakistan menghemat anggaran usai eskalasi tersebut, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
Baca juga: Kemenhaj Pastikan Harga Tiket Pesawat Haji Tak Naik Imbas Konflik Timur Tengah
Ia memerinci, sejumlah langkah yang dapat dilakukan adalah memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah, melakukan efisiensi, hingga menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar.
