KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Juru bicara pemerintah sekaligus Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzli menyatakan pihaknya sedang mengkaji pemberlakuan skema kerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara. Skema WFH disiapkan sebagai efisiensi menghadai dampak perang di Timur Tengah.
Fahmi Fadzli menyatakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji skema tersebut.
"Perdana Menteri meminta proposal WFH ditinjau agar selaras dengan sektor publik," kata Fahmi Fadzli dikutip Antara, Sabtu (14/3/2026).
Selain itu, Fahmi mengatakan Anwar Ibrahim meminta seluruh kementerian/lembaga menyerap aspirasi dari pelaku industri dan mitra terkait dampak perang di Timur Tengah.
Baca Juga: Luhut: Harga Minyak Bisa Tembus 110 Dolar jika Iran Serang Langsung Aset AS di Teluk
Malaysia sendiri sebelumnya telah menerapkan sejumlah kebijakan penghematan sebagai antisipasi dampak perang. Penghematan di antaranya dilakukan dengan meniadakan gelar griya Idulfitri 2026 oleh lembaga pemerintahan.
Anwar Ibrahim menyatakan Malaysia berpotensi terdampak perkembangan geopolitik berupa risiko kenaikan biaya transporatsi, tekanan terhadap harga barang, hingga gangguan stabilitas ekonomi.
Meskipun demikian, Anwar menegaskan pemerintah Malaysia tetap mempertahankan harga BBM RON 96 di harga 1,99 ringgit atau Rp8.584 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Selain Malaysia, pemerintah Indonesia juga menyiapkan sejumlah langkah untuk penghematan. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengkaji sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah.
Ketika memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo meminta kabinetnya mengkaji skema WFH hingga pengurangan hari kerja sebagai penghematan.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- malaysia
- dampak perang iran
- wfh pemerintah malaysia
- efisiensi
- wfh untuk asn
